Fahri Hamzah PKS

Jejak Serangan Fahri Hamzah Pada KPK Versi Aktivis

LEBAHMASTER.COM, JAKARTA – Nama Fahri Hamzah, kembali melambung. Tapi, nama Wakil Ketua DPR itu ramai diberitakan, bukan karena dia kembali melontarkan pernyataan yang bikin panas kuping, pemerintah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan karena itu. Nama Fahri kembali ramai dibincangkan, setelah beredarnya surat pemecatan dirinya yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai tempat Fahri meniti karir politik hingga jadi salah satu pucuk pimpinan di Senayan. Makin ramai lagi, setelah Presiden PKS Sohibul Imam membenarkan surat pemecatan tersebut, seraya membeberkan kenapa sampai PKS memecat mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMMI) tersebut.

Oleh DPP PKS, Fahri dianggap tak menggubris garis perjuangan politik partai. Salah satu kesalahan terbesarnya,Fahri dianggap selalu membela Setya Novanto, Ketua DPR yang kemudian tergusur karena kasus ‘papa minta saham’. Kesalahan lainnya, Fahri dinilai ‘bernafsu’ ingin bubarkan Komisi KPK. Kesalahan-kesalahan itulah, menurut Sohibul berimbas pada citra partai. Maka, tak ada cara lain, selain Fahri didepak. Sebab, menurut Sohibul lagi, sudah diperingatkan tapi politisi asal Nusa Tenggara Barat itu tetap ngeyel.

Atas pemecatannya Fahri hamzah tak tinggal diam. Dia melawan. Kabar terbaru, dia adukan Presiden PKS ke pengadilan. Soal pemecatan tentunya yang jadi bahan aduan Fahri ke meja hijau. Saat jumpa pers, dengan emosi, Mas Fahri mempertanyakan, dosa apa yang dia buat, sampai petinggi partainya tega mencopot dia.

Ia pun kemudian mengungkit-ungkit kasus eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, yang terjerat kasus korupsi kuota impor daging sapi. Tak hanya kasus Luthfi yang diungkit. Mas Fahri juga mengungkit, kasus politisi PKS yang juga anggota DPR yang pernah ketangkap basah sedang nonton video porno saat sidang di Senayan. Fahri heran, kenapa dua orang itu tak dipecat? Kenapa justru dirinya yang ditendang? Padahal kata Fahri, dia tak korupsi, juga tak maling duit rakyat.

Jika Fahri meradang, lain halnya dengan sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi ini beranggotakan beberapa LSM, seperti PP Pemuda Muhammadiyah, Transparency International Indonesia, ICW, Perludem dan Kode Inisiatif.

Selasa, 5 April 2016, Koalisi Masyarakat Sipil melansir siaran persnya menyikapi pemecatan Fahri Hamzah oleh DPP PKS. Siaran pers yang dikeluarkan Koalisi Masyarakat Sipil diteken oleh Dahnil Anzar Simajuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhamadiyah, Donal Fariz, aktivis ICW, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem dan Veri Junaidi, Direktur Kode Inisiatif.

Seperti diketahui, kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, Majelis Tahkim PKS, pada Jumat, 11 Maret 2016 memutuskan untuk menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) memberhentikan saudara Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS. Putusan ini adalah akumulasi dari sejumlah pelanggaran aturan dan disiplin organisasi PKS. Kata Dahnil lagi, jika ditelusuri lebih lanjut, putusan ini sesungguhnya tidak muncul seketika karena sudah menjalani proses yang panjang untuk sampai pada sebuah keputusan.

Putusan untuk memberhentikan Fahri merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran organisasi yang dilakukan yang bersangkutan,” kat Dahnil.

Hingga akhirnya atas berbagai pelanggaran tersebut, lanjut Dahnil, yang bersangkutan diproses secara internal melalui AD/ART yang berlaku. Dahnil sendiri melihat, sebagai seorang politisi, Fahri dikenal dengan gaya politik attacking atau menyerang seseorang atau lembaga yang sering berbeda pendapat atau pandangan dengannya. Salah satu yang paling sering adalah kepada KPK.

Fahri dalam berbagai rapat formal di DPR mapun wawancara dengan media kerap kali melemparkan kritikan yang cenderung tendensius kepada KPK,” ujarnya.

Namun ujar Dahnil, berbagai tudingan kepada KPK tersebut seringkali tanpa diikuti dengan data yang relevan. Ia contohkan seperti tudingan KPK sebagai penyebab kekalahan Prabowo dalam Pilpres dan pernah menyebut komisi anti rasuah bersama Pengadilan Tipikor melakukan kongkalingkong atas vonis Luthfi Hasan.

Bahkan Fahri berulangkali menyampaikan keinginannya untuk membubarkan KPK,” ujarnya.

Veri Junaidi dari Kode Inisiatif menambahkan jika dilacak sejak 2010 yang lalu, setidaknya ada sebanyak 32 kali tudingan dan serangan yang dilontarkan Fahri kepada KPK. Entah sengaja atau tidak, Fahri merupakan seorang politisi yang memang selalu paling vokal urusan menyerang komisi anti korupsi dibanding politisi lainnya. Namun kritik kepada KPK ini berbading terbalik dengan sikapnya kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang cenderung lunak. Padahal problem dua organisasi penegak hukum tersebut justru lebih komplek dibanding dengan KPK.

Tentu sikap ini menimbulkan tanda tanya yang besar,” katanya.

Atas putusan pemecatan Fahri, Veri menegaskan Koalisi Masyarakat Sipil mendukung keputusan pimpinan PKS. Keputusan ini layak diapresiasi karena bagian dari peran dan tanggungjawab partai dalam mengontrol anggotanya di DPR agar tetap sejalan dengan komitmen partai dalam jalur mewujudkan negara yang bersih dari KKN. Secara yuridis, partai memiliki hak untuk memberhentikan Fahri. Ini mengacu pada pasal 239 Ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga proses ini legal dan konstitusional secara hukum. Apalagi partai sudah melakukan mekanisme koreksi secara internal yang diatur dalam AD/ART dan memberikan kesempatan kepada Fahri untuk memperbaiki tindakan dan membela diri dari proses pemeriksaan internal.

Sikap PKS penting diikuti oleh partai-partai lain dalam menjawab berbagai macam kritikan publik atas lemahkan komitmen partai dalam pemberantasan korupsi,”ujarnya.

Menurut Veri, pemberhentian Fahri ini menjadi momentum bagi partai untuk melakukan pencegahan secara organisasi sebelum kader-kader mereka justru berurusan dengan hukum karena melakukan korupsi.

Sementara Donal Fariz dari ICW membeberkan jejak pernyataan kontroversial Fahri Hamzah. Kata Donal, pada 15 Januari 2016, Fahri pernah memicu keributan di parlemen. Ketika itu, Fahri menghalangi penyidik KPK yang akan melakukan penggeledahan di ruangan Yudhi Widiana dalam kasus yang menjerat politisi PDIP, Damayanti. Kemudian, pada 22 Februari 2016, Fahri sempat menyebut Ketua KPK, Agus Raharjo telah frustasi dan tidak paham kerja karena mengancam akan mengundurkan diri kalau pembahasan UU KPK dilanjutkan.

Lalu, pada 30 November 2015, Fahri pernah melontarkan keinginannya, revisi UU KPK mengatur SP3, ijin penyadapan, dan Dewan Pengawas,” kata Donal.

Pada 10 November 2015 lanjut Donal, Fahri juga pernah menyebut KPK lahir dari lobi asing dan dari proses korupsi. Pada 25 Maret 2015, Fahri juga menuding KPK sebagai penyebab kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014. Jejak kontroversi Fahri lainnya terjadi pada 19 Agustus 2015. Saat itu, Fahri menyebut KPK pantas dibubarkan lantaran dinilai hanya pencitraan dan tidak memiliki substansi. Lalu pada 21 Agustus 2015, mengatasnamakan DPR, Fahri mengatakan telah sepakat bahwa KPK harus dibubarkan.

Pada 18 Agustus 2015, Fahri sempat mengusulkan KPK dileburkan dengan Ombudsman. Dan, pada 8 Oktober 2015, dia juga menuding KPK membuat manusia normal jadi manusia gagal, sama seperti PKI dulu,” ujarnya.

Jauh sebelumnya, pada 29 Mei 2015, Fahri juga sempat melontarkan tudingan bahwa seluruh penetapan tersangka oleh KPK bermasalah. Ada prosedur yang tidak dipakai. Dan, pada 8 Oktober 2015, Fahri juga menuding kelompok yang mendukung KPK sok jadi pahlawan.

Fahri juga pada 8 Mei 2015 menentang rencana KPK untuk merekrut penyidik dari TNI dan menyebutnya sebagai akal-akalan. Kemudian pada 3 Juli 2015, Fahri meminta KPK berhenti sebagai penyeru moral. Karena itu urusan guru, pastor, kyai dan ulama,” kata dia.

Tahun 2014 juga, Fahri beberapa kali melontarkan pernyatan kontroversial tentang KPK. Misalnya pada 20 Januari 2014, Fahri sempat mengecam KPK karena berani menggeledah DPR. Lalu pada 20 Februari 2014, Fahri juga menuding KPK mengacaukan pemahaman bernegara. Berikutnya, pada 21 Februari 2014, Fahri juga kembali menuding KPK ciut menangani dugaan korupsi yang melibatkan kader PDIP

Pada 12 Mei 2013, Fahri mengancam akan melaporkan 10 penyidik KPK dan Juru Bicara ke kepolisian karena melakukan penyitaan dalam kasus Presiden PKS,” katanya.

Pada 22 Mei 2013, juga kata Donal, Fahri pernah menyebut KPK melakukan festifalisasi dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, pada 2 Desember 2013, Fahri juga menyebut KPK lama-lama seperti pantat ayam digosok, begitu digosok, gagah lagi. Sebelumnya, pada 27 Juni 2013, Fahri sempat menyebut penyadapan KPK adalah dosa besar.

Kemudian pada 5 Juni 2013, Fahri melakukan walkout saat KPK melakukan rapat dengan Timwas Century dan tidak terima dengan penjelasan Bambang Widjodjanto,”kata dia.

Pada 10 Mei 2013, lanjut Donal, Fahri juga pernah menuding penyidik KPK tidak memiliki surat-surat untuk menyita mobil di kantor DPP PKS dalam kasus Lutfhi, eks Presiden PKS. Dan, pada 10 Mei 2013, mantan aktivis 98 itu juga menuding KPK tak ubahnya sekelompok preman yang mengaku sedang menjalankan proses hukum. Kemudian pada 3 Juli 2013, kembali Fahri menuding bahwa elemen yang terlibat dalam kasus Century, baik mantan pengacara, sahabat pengacara atau penasihat hukum kasus itu kini tengah bekerja di KPK. Tugasnya untuk mengaburkan kasus Century.

Pada 29 November 2013 dalam akun twitternya menuding KPK sibukkan diri dengan kasus kecil supaya bisa sembunyikan kasus besar, seperti mega skandal. Lalu, pada10 Desember 2013 dia juga enuding KPK dan Pengadilan Tipikor melakukan kongkalingkong atas vonis Luthfi Hasan,” kat Donal.

Tahun 2012, Fahri juga tak pernah lelah menyerang KPK. Contohnya, pada 3 Juni 2012, dia menyebut KPK hanya bisa menindak, tapi tak fokus kepada pencegahan. Tahun sebelumnya, yakni pada 3 Oktober 2011, Fahri menyuarakan pembubaran KPK. Usulan pembubaran itu disuarakan Fahri, saat rapat konsultasi yang dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Menurutnya, pola penanganan hukum yang dilakukan KPK terbilang kebablasan. Pada 4 Oktober 2011, Fahri juga sempat menyebut pimpinan KPK sudah didukung dengan gaji besar dan luar biasa. Namun kinerjanya selama delapan tahun gagal menangani kasus korupsi.

18 Oktober 2011, Fahri menuding pemanggilan seseorang menjadi bagian dari upaya meneror orang. Ini sudah menjadi bagian dari KPK,” kata Donal.

Sebelumnya lagi, lanjut Donal, pada 10 Oktober 2011 Fahri Hamzah menuding KPK disusupi kepentingan asing. Dan, pada 28 Agustus 2010, melalui akun twitternya, Fahri menuding KPK “Memusuhi bangsanya sendiri lalu terima bantuan asing untuk mensucikan Indonesia. ” Go to hell KPK, begitu kicauan Fahri di akun twitternya,” ujar Donal. (By. Agus.S)