Banyak Perjanjian Perdagangan Bebas Rugikan Rakyat

1259

Perjanjian Perdagangan bebas - RCEP

Lebahmaster.com , Perjanjian Perdagangan Besas – Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, terjadi perbincangan di berbagai kalangan terkait bergabung atau tidaknya Indonesia dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). TPP sendiri berawal dari perjanjian perdagangan bebas tingkat regional antara Selandia Baru, Cile, Singapura, dan Brunei, yang menyepakati perjanjian perdagangan bebas dalam kelompok yang diberi nama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) pada tahun 2005.
Presiden Barack Obama sendiri pada tahun 2010, merombak TPSEP dengan menggabungkannya bersama Australia, Peru, Vietnam, Malaysia dan Amerika Serikat, sehingga menjadi Trans-Pacific Partnership atau Kemitraan Trans-Pasifik,” kata Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Anwar Ma’ruf di Jakarta.

 

Lalu kata Anwar, di tahun 2011, Kanada, Meksiko dan Jepang masuk menjadi anggota TPP dan diterima sebagai “latecomers” dengan syarat tidak mengubah kesepakatan yang sudah dicapai. Dan mereka tidak punya hak veto terhadap berbagai hal yang sudah dan akan disepakati sembilan anggota asli lainnya.

 

TPP pada akhirnya memang menjadi kerja sama yang cukup besar karena mewakili 40% kekuatan ekonomi dunia 28,1 triliun GDP gabungan,” katanya.

 

Dan, ini kata dia, sama dengan mengikutsertakan lebih dari 792 juta penduduk yang tersebar di Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Cile, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Kanada dan Selandia Baru. Selai itu, TPP juga menjadi perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dengan tujuan untuk liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk barang dan jasa.

 

Bahkan melampui komitmen yang saat ini berbasiskan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, (WTO)” kata dia.

 

Akibatnya, kata Anwar, ruang lingkup dan implikasi TPP sangat luas serta melampui persoalan perluasan akses pasar. Selain berkaitan dengan perdagangan dan investasi, TPP juga mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan-persoalan lain yang selama ini sepenuhnya urusan domestik suatu negara. Sebagian besar komitmen dalam TPP jauh lebih eksesif dibanding dengan komitmen dalam WTO maupun perjanjian perdagangan bebas lainnya.

 

Hak negara untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang strategis akan dihapuskan,” katanya.

 

Salah satu komitmen dalam TPP sendiri ujar Anwar, adalah penerapan standar perlindungan paten dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dan ini pastinya akan menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah. Hal ini dikarenakan TPP menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam WTO. Padahal itu yang selama ini digunakan banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan perusahaan farmasi Amerika demi kepentingan publik.

 

Penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga mahal,” kata Anwar.

 

Maka kata Anwar, dihapuskannya ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP juga akan berdampak pada sektor pertanian. Selama ini perusahaan benih dan pestisida asing, seperti Bayer, Monsanto maupun DuPont, telah memonopoli benih-benih ciptaannya. TPP jelas tidak memungkinkan petani kecil untuk membudidayakan benih-benih tersebut. Bahkan disinyalir, melalui jaminan perlindungan paten yang tinggi dalam TPP, korban-korban kriminalisasi benih akan meningkat akibat keikutsertaan Indonesia dalam TPP.

 

TPP juga melarang negara membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

 

Akibatnya kata dia, kebijakan yang melindungi buruh akan dihapuskan demi menjamin pemilik modal atau investor masuk ke Indonesia. Selain itu, arus bebas tenaga kerja asing untuk tenaga kerja profesional juga menjadi salah satu agenda TPP. Ia khawatir, UMKM di Indonesia akan tergusur akibat penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya yang tercantum dalam TPP. Dengan begitu, produk negara-negara industri lainnya mudah masuk ke Indonesia. Sementara standar akses pasar yang tinggi dalam TPP akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk masuk ke pasar negara-negara anggota TPP.

 

Jumlah total populasi Indonesia yang mencapai 250 juta penduduk hanya akan menjadikan Indonesia sebagai “pasar” bagi negara-negara anggota TPP atau negara maju lainnya,” tuturnya.