Di Kalimantan Banyak Perusahaan Sawit Langgar Aturan

1048

Perusahaan Sawit Kalimantan

LebahMaster.com , Kalimantan – Ivan Valentino dari Aidenvironment, meminta pemerintah untuk melakukan review terhadap ijin-ijin yang sudah diberikan perusahaan-perusahaan kebun sawit, terutama yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Data yang dipunyai Aidenvironment menunjukan banyak perusahaan pemegang ijin, melakukan pelanggaran.

 

Aidenvironment mempunyai data mengenai daftar perusahaan yang melanggar peraturan terkait tata ruang (RTRWP) dan peraturan tentang kawasan hutan, ” kata Ivan di Jakarta, kemarin.

 

Perusahaan-perusahaan itu, menurut Ivan, tidak layak mengikuti skema Peraturan Pemerintah Nomor 60/2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Perusahaan-perusahaan itu juga berpotensi merugikan negara, akibat dari penyalahgunaan lahan. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, pelanggaran terhadap kawasan hutan banyak terjadi.

 

Kawasan hutan lindung banyak digunakan untuk kebun sawit,” kata Ivan.

Sawit Kalimantan

Bahkan Ivan mengklaim, pihaknya punya daftar perusahaan tersebut, lengkap sampai luas lahan yang disalahgunakan. Tak hanya itu, Ivan juga mengungkapkan pihaknya punya peta terbaru tahun 2014, yang memuat lahan yang siap dibuka.
Belum ada tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum untuk menangani hal ini,” katanya.

 

Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, kata Ivan, terdeteksi tidak hanya hot spot, tetapi juga ada fire spot yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan pelanggar tata ruang dan PP Nomor 60/2012. Karena itu, peerlu dilakukan peninjauan atau review terhadap ijin perusahaan.

 

Terutama yang berada di kawasan lindung dan konservasi,” katanya.

 

Sementara itu, Mouna Wasef, Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), mengungkapkan, ada 194 perusahaan yang dinyatakan tidak lolos dari tata ruang (RTRWP) dan PP Nomor 60 tahun 2012 di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari 194 perusahaan, selama setahun saja yakni pada tahun 2012, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 21,59 triliun.

 

Ini kerugian dari dua propinsi ini Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat,” kata dia.

 

Di Kalimantan Tengah misalnya kata Mouna, terdapat 105 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Potensi kerugian negara yang diakibatkan mereka, diperkirakan mencapai 16 triliun. Sementara di Kalimantan Barat, ada 89 perusahaan, dengan potensi kerugian negara sebesar 5,59 triliun.

 

Perlu diinvestigasi lebih lanjut apakah terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah. Sehingga menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan tata ruang dan kawasan hutan,” tutur Mouna.