Petani Jeruk Kena getah dari Ulah Elit Yang Korupsi

Petani Jeruk Indonesia

Lebahmaster.com – Korupsi di Indonesia, sudah seperti kanker ganas, yang menyerang sendi-sendi negara. Negeri ini negeri surganya para koruptor, mungkin benar adanya. Lihat saja Corruption Perception Index (CPI) atau Indek Persepsi Korupsi yang disusun Transparency International Indonesia. Skor Indonesia, tak cukup baik. Dari 179 negara, skor Indonesia adalah 32.  Skor ini, menempatkan Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar.

 

Sekretaris Jenderal Tranparency International Indonesia,  Natalia Soebagjo, saat melansir hasil penelitian TII tentang indek persepsi korupsi pada awal Desember 2012, mengatakan, dengan skor seperti itu, Indonesia berada di jajaran bawah, alias masih dianggap negeri terkorup. Dari 179 negara yang disurvei, IPK Indonesia, pada 2012 berada pada peringkat 118. Padahal pada 2010, peringkat IPK Indonesia masih cukup baik, berada di peringkat 110. Untuk kawasan Asia Tenggara sendiri, peringkat IPK Indonesia juga tak lebih baik. Indonesia berada di peringkat enam, hanya setingkat lebih baik dari Timor Leste, negeri mini yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pada 2012, peringkat IPK Indonesia, kemudian melorot.

 

Jauh sekali bila dibandingkan dengan negera jiran, seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Bahkan Singapura, skornya 87 atau dari sisi IPK, peringkatnya berada pada posisi 5 besar dunia. Brunei sendiri, skornya 55 atau berada di peringkat 46 dunia. Sementara negeri tetangga yang nasibnya tak jauh berbeda dengan Indonesia, adalah Vietnam yang berada di  peringkat 123 dunia serta Myanmar yang bertengger  di peringkat 172.

 

Tidak heran, bila korupsi di Indonesia merajalela mulai dari pusat hingga daerah. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Doddy Riatmadji, jumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum,  hingga Juli 2013, tercatat  298 kepala daerah dari total 524 kepala daerah yang ada di Indonesia. Data terbaru Kementerian Dalam Negeri, hingga Oktober 2013, kepala daerah yang terpaksa berurusan dengan penegak hukum jumlahnya sudah mencapai 309.

 

Itu untuk kasus kepala daerah sampai dengan sekarang sudah sekitar 309 orang. Itu sejak tahun 2000 hingga sekarang,” katanya.

 

Mayoritas kasus yang menjerat kepala daerah, menurut Doddy, adalah kasus korupsi. Status kepala daerah ‘bermasalah’ itu bermacam-macam, ada yang masih saksi, sudah tersangka, terdakwa, bahkan terpidana dan telah menghuni bui. “ Sebagian besar kepala daerah yang terkait dengan masalah hukum hampir semua atau terbesar  terkait korupsi,” katanya.

 

Melihat data Kementerian Dalam Negeri, wajar pula bila peringkat indek persepsi korupsi Indonesia jeblok. Sebab virus korupsi telah menjangkit kemana-mana. Ibaratnya satu ditangkap, tumbuh seribu koruptor. Mau apalagi, korupsi pada kenyataannya yang membuat Indonesia mendunia. Kenyataan yang teramat pahit dan menyesakan dada.

 

Sementara itu, mantan Rektor Universitas Paramadina yang kini jadi Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, mengatakan, dampak korupsi  sangat luar biasa. Selain, meruntuhgkan citra negara, juga berdampak langsung sampai kepada level mikro. Bahkan, korupsi akan berdampak langsung pada keseharian masyarakat, tak terkecuali petani jeruk maupun petani di bidang lainnya.  

 

Saat ini misalnya harga jeruk dari lampung lebih mahal dari jeruk impor, kenapa? Karena infrastruktur jalan untuk pengiriman rusak. Alokasi pendanaan untuk jalan justru dikorupsi,” ujar Anies.

 

Ia menambahkan hal-hal yang konkret di depan masyarakat ini kerap luput saat bicara soal dampak korupsi. Perbincangan dampak korupsi sering berhenti pada level elit.   Padahal justru yang akan merasakan pahitnya dampak korupsi, adalah rakyat kecil. Dana pembangunan yang mestinya hak rakyat, lewat beragam program pembangunan menguap. Proyek di mark up,  tapi rakyat yang menikmati getahnya.   Ia mencontohkan dampak korupsi terhadap sektor pertanian.      

 

Ada dua hal penting dalam  mendukung pertanian. Infrastruktur dan telekomunikasi harus bisa dimaksimalkan untuk pertanian. Jalan yang baik dan pengetahuan lewat akses komunikasi akan sangat berguna bagi petani,” kata dia.

 

Tapi, begitu hal tersebut di mark up, jangan harap, sektor pertanian bakal menggeliat. Pun, untuk sektor –sektor lainnya, bila mark up sudah menjangkiti. Hak rakyat dari manfaat pembangunan pun terpangkas. Karena itu korupsi disebut kejahatan luar biasa. Sebab dampaknya, rakyat yang bakal menanggungnya.

 

Baca : Kisah Kepala Daerah Karena Korupsi, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula