Ini Dia, Jejak Sejarah Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia

3489

Jejak Sejarah Lembaga Anti Korupsi

Jejak Sejarah Komisi Anti Korupsi Indonesia
Jejak Sejarah Komisi Anti Korupsi Indonesia

LebahMaster.Com – Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan institusi Polri, kembali terjadi di awal pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Perseteruan serupa, pernah pula terjadi kala Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi Presiden RI. Saat itu konflik KPK dan Polri dikenal dengan istilah cicak versus buaya. Cicak merujuk pada KPK, sementara buaya merepresentasikan institusi kepolisian. Istilah cicak lawan buaya, pertama kali dipopulerkan oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Sekarang, hubungan KPK dan Polri kembali memanas. Memanasnya hubungan antara dua institusi penegak hukum dipicu oleh langkah komisi anti rasuah menetapkan Komisari Jenderal Budi Gunawan, sehari sebelum sang jenderal menjalani uji kelayakan sebagai calon Kapolri. Seperti diketahui, Budi mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, saat Ketua Umum PDIP itu jadi Presiden menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Oleh parlemen, pencalonan Budi disetujui.

Tapi Budi urung dilantik, setelah Presiden Jokowi menunda pelantikannya. Budi pun coba ‘melawan’ menggugat penetapan tersangka yang dikenakan KPK terhadap dirinya. Lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Budi menggugat. Akhirnya, sidang praperadilan di menangkan Budi. Hakim Sarpin Rizaldi,yang jadi hakim tunggal sidang praperadilan memutuskan penetapan tersangka batal demi hukum. Namun meski menang, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan membatalkan pelantikan Budi dan mengajukan nama lain yakni Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri.

Sementara KPK, dua pimpinannya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dua pimpinan KPK yang jadi tersangka, adalah Abraham Samad (Ketua KPK) dan Bambang Widjajanto (Wakil Ketua KPK). Abraham jadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Sementara Bambang jadi tersangka dalam kasus saksi palsu saat Bambang menjadi pengacara perkara sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat. Kini keduanya telah diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi. Presiden kemudian mengangkat tiga Plt pimpinan KPK.

Mencermati kasus KPK, menarik untuk mengetahui seperti apa sejarah dari lembaga anti korupsi di Indonesia? Adakah hanya KPK, lembaga anti korupsi yang dibentuk di Indonesia? Ternyata sejarah mencatatkan, sejak era akhir Orde Lama, sudah ada upaya membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani pemberantasan korupsi. Misalnya pada tahun 1967, dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksaa Agung Sugih Arto. Kemudian pada tahun 1970, pemerintah kembali membentuk Komisi Anti Korupsi (KAK). Komisi ini beranggotakan beberapa aktivis angkatan 66, salah satunya adalah Akbar Tandjung.

Masih tahun 1970, pemerintah kembali membentuk komisi yang diberi nama Komisi Empat yang diketuai oleh Wilopo. Kemudian pada 1977, dibentuk Operasi Tertib (Opstib) yang beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib, Jaksa Agung yang dibantu pejabat daerah dan Kapolri. Pemerintah pada 1982, kembali bikin tim pemberantas korupsi yang diberi nama Tim Pemberantas Korupsi (TPK). Ketua Tim dijabat MA Mudjono.

Pasca Soeharto turun jadi Presiden, di era Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto, muncul komisi baru. Komisi itu bernama Komisi Pemeriksa Kekayaaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Sebagai ketua komisi diangkat Yusuf Syakir. Masih pada tahun yang sama, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat TGPTPK yang diketuai oleh Adi Andojo Soetjipto, seorang hakim agung di Mahkamah Agung.

Baru di era Presiden Megawati Soekarnoputri, KPK lahir. Pada 2003, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai Ketua KPK pertama adalah Taufiequrahman Ruki yang kemudian disusul oleh Antasari Azhar. Abraham Samad sendiri jadi Ketua KPK, setelah Antasari Azhar. Jadi, KPK bukan satu-satunya komisi pemberantas korupsi. Karena sebelum KPK lahir, sudah dibentuk tim dan komisi yang tugasnya khusus memberantas korupsi.

Nama Penulis : Agus Supriyatna
(Wartawan Media Cetak di Jakarta)

Alamat KTP : Jl. Haji Jian No. 22 RT/RW 004/007, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat tinggal sekarang : Perumahan Sawangan Regensi, Blok K Nomor 19, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat

No HP : 083814705656

Email : agusupriyatna@gmail.com

Twitter : @rakeyanpalasara

Other Post You May Also Like :

Alasan Mark Zuckerberg Suka Mengenakan Kaos Warna Abu – Abu