Korupsi Modus Mafia Peradilan

LebahMaster.Com, Jakarta – Pada 20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Edy ditangkap karena diduga menerima suap dalam upaya pengajuan peninjauan kembali di PN Jakpus.

Rabu sore, 11 Mei 2016, sebuah pesan mampir ke surel saya. Ternyata, setelah dibuka pesan dikirim dari Indonesian Corruption (ICW). Isinya siaran pers. Dan, yang jadi narasumbernya, Mas Aradila Caesar, aktivis ICW. Dalam siaran persnya Mas Aradila mengatakan, kasus Edy, si Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, ikut menyeret nama Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung (MA). KPK juga telah mencekal Nurhadi. Bahkan sudah menggeledah rumahnya dan menyita beberapa barang. Nurhadi diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus korupsi ini tentu membuka kembali ingatan praktik mafia peradilan di tubuh lembaga peradilan,” kata Aradila.

Mas Aradila melanjutkan, selain kasus Edy, di pengadilan KPK juga telah menangkap Djodi Supratman, Staf non aktif Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA dan Andri Tristianto Saputra, Staf non aktif Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA. Bahkan jika ditarik ke belakang, sedikitnya ada 35 orang hakim, panitera atau pegawai pengadilan  yang terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri. Dan bila dilihat lebih jauh praktik korupsi di tubuh pengadilan dapat disimpulkan bahwa setiap orang berpotensi melakukan praktik korupsi.

Sebagai contoh, kasus Andri Tristianto menunjukkan, sekalipun yang bersangkutan tak memiliki kewenangan terkait perkara tapi dirinya dapat terlibat dalam korupsi,” ujarnya.

Menurut Mas Aradila, hal ini karena perkara yang menjadi permasalahan merupakan kasus dalam ranah pidana khusus, dimana bukan tugas pokok dan fungsi kewenangan Andri sebagai pegawai MA. Rentetan kasus ini menunjukan adanya praktik korupsi yudisial yang bisa jadi sudah sistemik, massif dan mengakar. Bahkan, jika berkaca pada jumlah pengadilan diseluruh Indonesia yang mencapai 825 pengadilan, potensi penyimpangan juga sangat besar.

Belum lagi persoalan pengawasan yang lemah, semakin memperbesar potensi korupsi di tubuh pengadilan,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Mas Aradila, dalam perkara berjalan, KPK tak boleh hanya berhenti kepada aktor-aktor yang sudah ditangkap. Melainkan mesti mengembangkan kasus tersebut untuk memetakan walayah rawan korupsi di pengadilan. Perkara korupsi yang melibatkan pegawai MA belakangan menunjukkan praktik korupsi di lembaga pengadilan memiliki jaringan yang luas dan kompleks. Kerja-kerja yang dilakukan sudah dapat dikategorikan sebagai jaringan mafia peradilan. Karenanya pengusutan kasus ini juga harus sampai pada tahap pemetaan potensi korupsi di lembaga pengadilan.

KPK selain memainkan fungsi penindakan juga harus memainkan fungsi pencegahan dalam rangka memperbaiki sistem di MA dan lembaga peradilan di bawahnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam upaya memperbaiki sistem dan menutup celah mafia peradilan, KPK dapat berangkat dari beberapa kajian yang pernah dilakukan UKP4 dan investigasi Ombudsman beberapa waktu lalu. Kata Mas Aradila, UKP4 pernah memetakan modus-modus mafia peradilan di dalam buku yang diterbitkannya pada 2010. Dalam kajiannya, ada beberapa modus yang kerap terjadi di dalam lingkup pengadilan.

Dan ini dia, beberapa modus yang kerap dipakai para aktor mafia peradilan :

1. Modus pra persidangan.

Dalam modus ini, calo perkara membangun hubungan baik dengan hakim atau pegawai pengadilan dengan memberikan hadiah atau fasilitas. Bertujuan menciptakan hutang budi ketika berperkara.

2. Modus pendaftaran perkara.

Dalam modus ini, adanya pungutan liar di luar ketentuan saat pendaftaran perkara, menawarkan penggunaan jasa advokat tertentu. Tujuannya mempercepat atau memperlambat pemeriksaan perkara.

3. Modus penetapan Majelis Hakim.
Dalam modus ini, calo perkara meminta pihak tertentu untuk mengatur majelis hakim.

4. Modus proses persidangan.

Dalam modus ini, ada usaha rekayasa persidangan, mengatur saksi atau barang bukti hingga putusan pengadilan.

5. Modus minutasi putusan.

Dalam modus ini, ada pungutan liar guna mempercepat atau memperlambat minutasi putusan.