Inilah, Tiga Komjen Polisi Dalam Pusaran Kasus

1775

Tiga Komjen Polisi Dalam Jejak kasus

Komken polisi dalam Pusaran Kasus
Komjen Polisi dalam Pusaran Kasus

LebahMaster.Com – Tiga Komjen Polisi dalam Pusaran Kasus, Ditetapkannya Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memang sangat menggegerkan publik. Bagaimana tidak menggegerkan, Budi eks ajudan Megawati ditetapkan sebagai tersangka, bersamaan waktunya dengan proses fit and proper test yang akan dijalani jenderal bintang tiga kepolisian tersebut.

Namun akhirnya Komisi III DPR tetap melangsungkan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjen Budi. Bahkan, tanpa banyak perdebatan berarti, secara kilat rapat pleno Komisi III DPR menyetujui Budi sebagai calon Kapolri. Dan, tanpa perdebatan pula, dalam rapat paripurna, secara aklamasi Budi disetujui parlemen sebagai Kapolri baru. Keputusan paripurna DPR pun kemudian diserahkan ke Presiden. Budi pun selangkah lagi dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarman.

Namun di luar, suara penolakan terhadap Budi kian mengeras. Suara penolakan tak hanya disuarakan lantang oleh para aktivis anti korupsi tapi juga oleh para relawan yang selama pemilihan presiden mendukung mati-matian Jokowi. Mereka satu suara, meminta Jokowi membatalkan pelantikan Budi dan mengajukan kembali nama-nama baru calon Kapolri.

Jokowi pun dihadapkan pada situasi yang dilematis. Satu sisi DPR telah memutuskan Budi sebagai Kapolri baru. Sementara Budi adalah calon tunggal yang dikirimkan Jokowi ke parlemen. Di sisi lain, partai penyokongnya, PDIP dan NasDem juga ikut mendesak Jokowi segera melantik Budi. Namun di sisi lain juga, suara publik juga suara relawan sangat keras menolak pelantikan Budi.

Jumat malam, 16 Januari 2015, Jokowi pun akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Budi. Alasan penundaan untuk memberikan kesempatan pada Budi menjalani proses hukum di KPK. Malam itu Jokowi juga memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Dan, untuk mengisi kekosongan karena Kapolri baru ditunda pelantikannya, Jokowi mengangkat Komjen Badroedin Haiti, Wakapolri, sebagai pelaksana tugas Kapolri. Drama pun berhenti sementara disitu. Panggung kembali ramai, setelah Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka yang dikenakan KPK padanya. Panggung makin gaduh, setelah Polri menetapkan Bambang Widjajanto, Wakil Ketua KPK sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kotawaringin Barat.

Makin gaduh lagi, setelah Hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan, yang otomatis membuat status tersangka yang dikenakan KPK batal demi hukum. Tapi Presiden Jokowi kemudian memutuskan benar-benar membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan menyorong Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri, menggantikan Budi Gunawan.

Namun yang pasti, ketika Budi Gunawan ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi, saat mantan ajudan Megawati itu menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri pada 2006, hanya menambah daftar jenderal bintang kepolisian yang terseret oleh pusaran kasus. Sebelumnya pada 2005, institusi kepolisian pernah tercoreng mukanya setelah Komjen Suyitno Landung terbukti menerima suap dalam kasus pembobolan BNI. Kasus pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun itu sendiri, tersangka utamanya adalah Adrian Waworuntu. Saat itu, Suyitno adalah Kepala Bareskrim Polri. Pada Oktober 2006, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suyitno divonis satu tahun enam bulan penjara. Kini, sang jenderal sudah menghirup udara bebas. Kabarnya Suyitno sudah jadi advokat.

Pada akhir Juni 2009, muncul istilah Cicak versus Buaya. Istilah itu pertama kali dikenalkan oleh Komjen Susno Duadji, Kabareskrim saat itu. Susno kala itu berang, merasa KPK telah menyadapnya. Istilah itu kemudian jadi heboh, dan dianggap sebagai ‘tetengger’ dimulainya konflik KPK lawan Polri jilid II. Konflik yang akhirnya menyeret dua pimpinan KPK kala itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dalam pusaran kasus. Dua orang pimpinan komisi anti rasuah itu bahkan sempat ditahan. Penahanan dua pimpinan KPK itu membuat publik marah. Publik menganggap penahanan Bibit dan Chandra adalah bentuk kriminalisasi KPK. Kisah ini sendiri awalnya bermula dari kasus yang ditangani KPK, yakni kasus korupsi dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang menyeret Anggoro dan Anggodo Widjaya, dua bersaudara pemilik PT Masaro, perusahaan pemenang tender.

Adalah rekaman hasil sadapan KPK yang dibuka dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang membuat geger. Dalam rekaman itu memang terungkap skenario mengkriminalisasikan pimpinan KPK. Publik kian marah, serta menuntut Presiden turun tangan. Berbulan-bulan cerita Cicak vs Buaya mengharu biru, hingga Presiden SBY turun tangan dengan membentuk tim delapan. Tim yang diketuai pengacara senior Adnan Buyung Nasution kemudian secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dinilai terkait dengan upaya kriminalisasi KPK. Ujung kisah, Bibit dan Chandra pun dibebaskan dari tahanan. Bahkan kemudian, posisinya dipulihkan setelah keluarnya deponeering dari Kejaksaan Agung.

Nasib Susno yang justru kian terpuruk. Pada 5 November 2009, Susno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. Bahkan tak hanya itu, bak sudah jatuh tertimpa tangga. Kasus hukum pun mulai menjeratnya. Pada 24 Maret 2010, untuk pertama kali sang jendera Susno berstatus tersangka. Saat itu Susno resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Dia diadukan dua mantan anak buahnya yakni Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman. Pada dua anak buahnya itu, Susno menuding keduanya terlibat dalam kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

Kisah dramatis pertama Susno terjadi pada 12 April 2010. Di tanggal itu, dia ditangkap Propam Mabes Polri, ketika ia hendak terbang menuju Singapura. Susno ke negeri singa itu beralasan hendak berobat. Tapi belum juga terbang, di Bandara Soekarno Hatta, serombongan polisi dari satuan Propam Mabes Polri mencegatnya, dan mencegah sang jenderal berangkat. Penangkapan Susno sempat ditayangkan Metro TV. Lewat layar kaca, publik pun disuguhi adegan penangkapan sang jenderal yang cukup alot. Sempat ada adegan adu mulut dan aksi dorong mendorong, sampai kemudian sang jenderal yang ketika itu memakai topi dan jaket, berhasil di bawa ke Mabes Polri.

Pada 10 Mei 2010, Susno ditetapkan tersangka dalam kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) senilai Rp 500 milyar. Susno juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 senilai Rp 8 milyar. Mantan Kabareskrim pun kemudian mesti menghadapi sidang di pengadilan. Pada 24 Maret 2011, pengadilan memvonis Susno dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta dan membayar kerugian negara sebesar Rp 4 milyar atau penjara 1 tahun. Susno melawan dengan menempuh jalur banding. Tapi, Pengadilan Tinggi Jakarta justru menguatkan putusan pengadilan dibawahnya. Tak puas, tim kuasa hukum Susno mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, perjuangan Susno di MA pun kandas. Mahkamah, menolak kasasi Susno.

Namun sejak keluarnya putusan kasasi MA, Susno tak kunjung dieksekusi. Berkali-kali pihak kejaksaan tak bisa mengeksekusi Susno. Bahkan terjadi peristiwa dramatis, ketika tim kejaksaan mendatangi kediaman Susno di Bandung. Di sana, tim jaksa bahkan sempat bersitegang dengan Susno yang menolak untuk dieksekusi,mejalani hukumannya. Tim kejaksaan pun pulang dengan tangan hampa, setelah Susno menghindar dan dibawa ke Mapolda Jabar.

Setelah itu, Kejaksaan Agung menetapkan Susno sebagai buronan. Pada, 2 Mei 2013 Susno dilaporkan menyerahkan diri. Mantan Kabareskrim itu kemudian dijemput oleh tim kejaksaan yang ditunjuk Jaksa Agung Basrief Arief secara diam-diam. Susno kini ditahan di LP Cibinong.

Nama Penulis : Agus Supriyatna
(Wartawan Media Cetak di Jakarta)

Alamat KTP : Jl. Haji Jian No. 22 RT/RW 004/007, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat tinggal sekarang : Perumahan Sawangan Regensi, Blok K Nomor 19, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat

No HP : 083814705656

Email : agusupriyatna@gmail.com

Twitter : @rakeyanpalasara

Other Post:

Ini Dia, Jejak Sejarah Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia