Bijak Dalam Mencalonkan Pemimpin

Memilih Pemimpin - Leader
Jangan Asal Mencalonkan Pemimpin

LebahMaster.Com – Memilih Pemimpin – Era reformasi, menjadi penanda dari dibukanya kran kebebasan berpolitik, setelah 30 tahun lebih di kungkung politik sentralisasi yang diterapkan rezim Orde Baru. Orde reformasi, bisa dikatakan, ordenya kebebasan. Pemilihan umum, relatif berlangsung bebas, tanpa intimidasi. Pun, untuk pertama kalinya, Presiden tak lagi dipilih lewat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tapi melalui pemilihan langsung, dengan suara rakyat sebagai juru penentunya.

Di era reformasi pula, pasca tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, kran otonomi daerah di buka. Berbarengan dengan itu, kepala dan wakil kepala daerah tak lagi dipilih lewat DPRD. Namun, mulai dari gubernur, bupati dan walikota, beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat daerah. Tapi, setelah 17 tahun sudah diterapkannya, otonomi daerah, mulai muncul kritikan. Terutama terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri, berencana, mengembalikan lagi model pemilihan, tak lagi langsung tapi kembali lewat DPRD.

Guru Besar Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman, mengatakan, harus diakui bila pemilihan langsung telah merusak trust antar masyarakat. Birokrasi terbelah, pun masyarakat. Ia pun merasa masygul. Menurut banyak yang harus diperbaiki dari pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah. Ia menyorot, salah satu kelemahan dari pemilihan kepala daerah langsung adalah terlalu mudahnya seseorang bisa maju atau dicalonkan sebagai kepala daerah ataupun wakilnya. Mestinya, tak seperti itu. Mekanisme pemilihan kepala daerah, harus memastikan, agar tak sembarang oranng bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah.

Jangan asal mencalonkan seseorang jadi calon kepala daerah,” kata dia.

Harus ada rambu, yang bisa membatasi, agar tak semua orang bisa dicalonkan. Sebab di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, yang dianggap sebagai kiblatnya demokrasi, rambu-rambu politik bagi calon pemimpin itu diberlakukan. Ia menyarankan, untuk perbaikan mekanisme pemilihan kepala daerah, sebaiknya meniru apa yang diterapkan negeri paman Obama tersebut.

Di Amerika, ada rambunya seorang yang mau jadi gubernur itu, harus pernah, minimal jadi walikota. Atau paling tidak pernah jadi senator. Jadi tahu tentang pemerintahan,” kata dia.

Presiden Barack Obama pun, sebelum terpilih menjadi Presiden negeri adidaya tersebut, tak ujug-ujug langsung maju dicalonkan partainya. Obama, pernah menjadi senator. Pun calon presiden lainnya. Tapi, di Indonesia, meski sama-sama menerapkan demokrasi, tak ada mekanisme yang ketat bagi para calon pemimpinnya.

“ Lha di negeri kita, seolah-olah siapa saja boleh jadi apa. Jadi bupati boleh, walau belum pernah jadi apa-apa di pemerintahan. Tak pernah jadi walikota, tapi maju jadi calon gubernur. Habis jadi walikota, nyalon lagi jadi wakil walikota, lucu dikita ini,” kata peraih gelar master dari University of Guelph, Kanada tersebut.

Sunyoto juga mencontohkan apa yang diterapkan Filipina. Di negara satu kawasan dengan Indonesia itu, ada cara yang diberlakukan, bagi orang yang mau masuk parlemen atau pemerintahan. Di sana, ada akademi pemerinyaha. “ Nah orang-orang yang mau masuk parlemen atau pemerintahan mesti masuk akademi. Di gembleng beberapa bulan, diberi pengetahuan tentang pemerintahan, tentang birokrasi itu seperti apa,” ujarnya.

Artinya, kata dia, ada sebuah tahapan seleksi yang ketat, yang membuat tak sembarang orang bisa dicalonkan. Tapi, di Indonesia, mekanisme seperti itu tak ada. Semua orang, dengan otak kosong tentang pemerintahan pun bebas maju dalam Pilkada. Tak peduli, latar belakangnya tentang pemerintan nol besar, yang penting ada modal, dia bisa maju. Pada akhirnya, banyak terjadi mereka yang terpilih kedodoran. Bahkan, beberapa masuk penjara, terjerat kasus korupsi.

Apa yang diterapkan di Amerika Serikat dan Filipina itu, pesannya adalah agar orang tak gampang begitu saja maju mencalonkan diri sebagai pemimpin. Lha, bila tiba-tiba tukang parkir, preman jadi anggota DPR atau DPRD, ini piye to le,” ujar Lulusan S3 Sociology, Flinders University, Australia tersebut.

Penulis : Agus Supriyatna
Wartawan Senior Media Cetak Di Jakarta
Follow On Twitter : @rakeyanpalasara

Read More Other Article :

Akhir Dari Sebuah Penantian Berbuah Bahagia