Kelemahan BIN Jangan Diumbar ke Publik

776

Jangan Umbar Kelemahan BIN ke Publik

Jakarta – Pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang lemahnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan cerminan kontestasi antara lembaga intelijen negara. Dan itu justru membuka ancaman baru karena mengumbar situasi serta kekuatan intelijen negara secara terbuka.

“Tidak sepantasnya keluhan semacam itu disampaikan terbuka karena membahayakan pertahanan negara,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.

Menurut Hendardi, TNI tidak boleh terus-menerus merasa lebih supreme atau kuasa atas segala hal. Karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara. Temasuk dalam soal intelijen. Ide pembentukan BIN adalah memusatkan segala informasi keluar dari satu pintu dan dikelola secara lebih akuntabel dibanding intelijen di masa lalu.

“Jadi BIN adalah antitesis dari unit-unit intelijen di banyak institusi, terutama di TNI yang nyaris tidak bisa diakses, dikontrol, dan cenderung represif,” ujar Hendardi.

Intelijen di bawah BIN lanjut Hendardi, adalah cara untuk memaksa kinerja intelijen bekerja dengan cara-cara non militer. Bagi dia, aspirasi Panglima TNI sudah off side dan menggenapi daftar keinginan buruk TNI yang sudah banyak dikemukakan di ruang publik untuk kembali mendominasi tugas keamanan.

“Termasuk kehendak untuk kembali berpolitik,” katanya.

Hak Politik TNI

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar menyorot soal lontaran hak memilih bagi anggota TNI yang dikemukakan oleh Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. Idil berpendapat, filosofinya mengapa TNI belum diberikan hak politik, lebih karena untuk menjaga Marwah TNI. Tentara negara harus selalu bersikap netral dan jadi penjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

“TNI perlu didudukkan sebagai entitas penting yang menjaga keutuhan tersebut, karenanya harus bersikap netral,” kata Idil.

Selain itu, kata Idil, posisi TNI yang juga berada di bawah komando Presiden akan pula berpotensi bias dan rentan untuk dibawa pada kepentingan penguasa. Menurut Idil, ketentuan belum diberikannya hak politik kepada TNI adalah dalam kerangka itu. Namun jika nanti demokrasi di Indonesia sudah settle, profesionalisme TNI dan juga politisi sudah baik, tidak menutup kemungkinan hak politik untuk tentara akan diberikan.

“Jadi kalau demokrasi sudah terkonsolidasi dengan baik, hak politik akan terbuka bagi setiap warga negara tanpa memandang lagi profesinya,” kata dia.

Baca: Senjakala Ketua Senator Bikin Gempar DPR