Kisah Kepala Daerah Karena Korupsi, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

1651

Kepala daerah Bogor korupsi sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Kepala Daerah Bogor – Rabu 7 Mei 2014, mungkin adalah hari paling sial bagi  Rachmat Yasin, yang saat itu masih menjabat orang nomor satu di Kabupaten Bogor. Hari itu,  politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di cokok  penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rumahnya. Komisi anti rasuah itu, menggelandang Yasin karena diduga ikut menikmati uang haram dala kasus izin Rancangan Umum Tata Ruang di Bogor.

Sebelumnya, KPK juga telah membawa beberapa orang yakni M Zairin,  Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, serta seorang swasta dari sebuah perusahaan pengembang.  Setelah diperiksa secara intensif,  komisi anti rasuah kemudian menetapkan Yasin sebagai tersangka. Yasin disangka ikut terlibat dalam kasus suap tukar guling lahan PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektar. Lahan yang ditukarkan untuk perusahaan itu adalah kawasan hutan.  Atas perannya itu,  Yasin diduga menerima uang sebesar 3 milyar.

Setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap, kasus Yasin pun kemudian di bawa ke pengadilan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut,  menutut Yasin dengan tuntutan 7,6 tahun penjara plus denda yang harus dibayarkan. Kamis, 27 November 2014,  Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis  5,5 tahun pen jara. Selain vonis penjara, majelis hakim juga memerintahkan Yasin untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta atau subsider tiga bulan kurungan penjara, di tambah hukuman lain yakni pencabutan hak pilihnya selama 2 tahun.

Baca Juga : Jejak Sejarah Lembaga Komisi Anti Korupsi

Majelis hakim menilai, Yasin sebagai terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 (a) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Serta yang dianggap memberatkan, sebagai pejabat publik Yasin tidak mendukung program pemerintah dan tidak memberikan contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yasin pun kini mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya menjalani hukuman dibalik jeruji.

Nasib Yasin pun seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sebelumnya, saat sudah menyandang status terdakwa, Yasin telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Bogor.  Pada 19 Desember 2014,  Yasin diberhentikan secara permanen alias dipecat oleh Kementerian Dalam Negeri.  Namun, ada yang tak biasa dalam Surat Keputusan pemberhentian Yasin. Kali ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menambahkan embel-embel tidak hormat dalam pemberhentian Yasin. Ini jelas pukulan yang paling telak bagi Yasin. Karena dengan  embel-embel tidak hormat, status pemberhentian Yasin bobotnya lain.  Ini status yang tak jauh beda dengan seorang kriminal. Atau dalam kata lain, efeknya lebih menyakitkan, publik akan menganggap Yasin seorang penjahat sekaligus pengkhianat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo  Kumolo membenarkan bila Yasin telah dicopot dengan status diberhentikan tidak hormat. Alasan Tjahjo, embel-embel diberhentikan dengan tidak hormat, untuk memberi efek jera,  terutama bagi kepala daerah atau pejabat publik yang terbukti mengkhianati mandat rakyat. Apalagi, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak langsung kepada kehidupan orang banyak. Jadi, kepala daerah yang korupsi,  adalah contoh paling buruk bagi masyarakat.  “Karena dia bersalah lakukan tindak pidana korupsi, langsung Kemendagri memberhentikannya,” kata Tjahjo.

Pertimbangan utamanya, kenapa Yasin diberhentika  dengan tidak hormat, kata Tjahjo, karena  perbuatan Yasin jelas-jelas sangat tak terpuji, dan tidak layak dicontoh. Karena itu ia memutuskan Yasin yang terlibat kasus suap tukar guling lahan PT Bukit Jonggol Asri diberhentikan dengan tidak hormat. Selain memang ini juga untuk memberikan efek jera bagi kepala daerah lainnya agar tak mengikuti jejaknya.  Kemudian, karena Yasin telah diberhentikan, Kementerian Dalam Negeri kemudian mengangkat Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti untuk menggantikan posisi Yasin. Nurhayanti akan menjadi pelaksana tugas Bupati Bogor.

Baca Juga : Wapres dan Menteri BUMN Dituding Halangi Penyelidikan Bareskrim