Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi PPID

Lebahmaster.com , PPID – Semua lembaga negara, termasuk partai politik wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Transparansi, mesti jadi langgam kerja semua lembaga, tak terkecuali partai politik. Sayangnya, dari 10 partai yang mempunyai kursi di parlemen pusat, tak satu pun yang punya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bahkan, dari 12 partai peserta pemilu 2014, sama sekali belum mengangkat PPID. Padahal itu sangat penting.

 

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Djoko Agung Harijadi mengatakan itu, di Jakarta, kemarin. Menurut Djoko, keterbukaan informasi publik, belum benar-benar diterapkan di lembaga politik seperti partai. Karena, hingga saat ini, tak satu pun partai, dari 10 partai pemilik kursi di DPR, yang mempunyai PPID.

 

Dari 12 partai politik peserta pemilu 2014, belum memiliki PPID,” kata Djoko.

 

Pihaknya sendiri, akan terus coba mendorong, agar partai juga memiliki PPID. Sementara untuk kementerian dan lembaga, perkembangannya sudah positif. Katanya, dari 34 kementerian yang ada, semuanya telah mempunyai PPID. Artinya, semua kementerian telah melaksanakan dengan baik mandat dari UU KIP.

 

Dari 34 kementerian telah memiliki PPID,” kata dia.

 

Namun diakuinya, masih banyak lembaga yang belum memiliki PPID. Sebab, dari  129 lembaga negara yang baru memiliki PPID, hanya 45 lembaga. Dan, dari 34 provinsi di Indonesia, baru 30 provinsi yang sudah mengangkat PPID. Sementara untuk tingkat kabupaten, dari 399 kabupaten, baru 174 yang punya PPID.

 

Untuk kota, dari 128 kota, baru 60 kota yang baru memiliki PPID. Tapi yang paling disayangkan adalah dari semua partai peserta pemilu 2014, tak satu pun partai yang memiliki PPID,” ungkap Djoko.

 

Kendati begitu, kata Djoko, ada empat partai yang sudah mendapat penilaian baik dari Bappenas. Keempat partai itu, dianggap cukup responsif dalam menjawab permintaan publik atas perlunya keterbukaan informasi.

 

Kita berharap ke depan PPID ini benar-benar bisa mendukung keterbukaan di negara kita,” kata Djoko.

 

Mengapa bisa tak satupun yang memiliki PPID ? padahal masing – masing partai tentunya akan menjadi pengurus bangsa dan rakyat indonesia, jika dari dalam saja tidak mampu melengkapi bagaimana nanti kedepannya akan mampu melengkapi kekurangan urusan bangsa?… biarkan ini menjadi bahan intropeksi bagi setiap partai yang bersangkutan.

 

Baca Juga : Reformasi Masih Jauh Panggang Dari Api