Mahalnya Ongkos Penggusuran di Jakarta

631

Mahalnya Ongkos Penggusuran di Jakarta

Jakarta – Berdasarkan, data yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyebut datanya berasal dari APBD DKI dan Rancangan RDTR 2016, ada banyak lokasi yang akan ditertibkan. Rinciannya, 55 lokasi di Jakarta Barat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, 82 lokasi di Jakarta Timur, 57 lokasi Jakarta Pusat, dan 54 lokasi di Jakarta Utara.

Gurnadi Ridwan, Peneliti Anggaran di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), mengatakan lembaganya coba mengkaji itu. Terutama mengkaji anggaran pembebasan tanah yang disertai dengan penertiban atau penggusuran. Ternyata nominalnya cukup besar. Pada APBD Tahun 2015 saja misalnya, alokasi anggaran untuk keperluan itu sebesar Rp 7,3 triliun. Namun hanya terrealisasi Rp 2,4 triliun.

“Pada tahun 2016 sendiri dialokasikan Rp 1,8 triliun untuk pembebasan lahan dengan resiko disertai upaya penggusuran,” kata Gurnadi, di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Dari alokasi realisasi tersebut kata Gurnadi, anggaran alih guna lahan beserta penggusuran terbesar terdapat di Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan persentase 31% dari besaran anggaran penggusuran. Anggaran itu digunakan untuk membuat Ruang Terbuka HIjau (RTH) seperti taman yang prosentasinya mencapai 81% dan pemakaman sebesar 19%. Smentara itu pada alokasi yang prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahun 2015, anggaran yang disediakan hanya sebesar Rp 4,3 triliun. Rinciannya untuk KJP sebesar Rp 3 triliun dan anggaran untuk KJS sebesar Rp 1,3 triliun.

“Perbandingan dana pembebasan lahan Rp 7,3 triliun dibanding KJP-KJS hanya Rp 4,3 triliun. Artinya politik anggaran di DKI Jakarta kurang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Maka berangkat dari hal tersebut, kata Gurnadi, ada beberapa catatan dari FITRA. Catatan pertama, FITRA menilai, anggaran untuk pembebasan lahan sangat besar tetapi minim transparansi dan akuntabilitas. Kedua, dana terbesar pembebasan lahan untuk pemakaman dan pertamanan, tetapi anggaran besar itu ternyata masih belum bisa mengantisipasi dan mencegah makam makam fiktif. Ketiga, penyerapan hanya 33 % atau Rp 2,4 triliun tahun 2015.

“Ini membuktikan bahwa Jakarta sebenarnya tidak perlu penggusuran secara berlebihan. Ruang atau tanah sangat terbatas untuk dieksploitasi dengan upaya pembebasan. Tidak semua wilayah harus digusur dengan alasan pembangunan,” urainya.

Keempat, lanjut Gurnadi, untuk tahun 2016, anggaran memang lebih menurun dibandingkan 2015. Penurunan sebesar Rp.1,8 triliun. Ia menilai, ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama penurunan itu, karena memang tidak ada lagi tanah yang perlu dibebaskan dengan penggusuran. Harusnya Pemerintah DKI Jakarta, memanfaatkan ratusan aset tanah dan bangunan yang belum dikelola dengan baik. Kedua, bisa jadi ini strategi gubernur selaku petahana agar tidak banyak dilakukan penggusuran menjelang Pilkada.

“Tapi nanti saat setelah Pilkada alokasinya dinaikkan,” kata Gurnadi.

Untuk itu kata dia, FITRA mendorong agar politik anggaran di DKI Jakarta dirubah kearah yang humanis dan pro rakyat, daripada untuk menggusur. Lebih baik anggaran banyak diproyeksikan bagi kemakmuran masyarakat Jakarta.

“Lebih baik Pemprov DKI mengelola aset tanah dan gedung yang belum terinventarisir dengan baik agar tidak diserobot oleh pihak ketiga,” katanya.

Gurnadi juga mengingatkan soal piutang sewa aset yang masih tinggi. Mestinya Pemprov bekerja keras menagih itu.

“Mari selamatkan APBD DKI Jakarta,” katanya.