Nur Alam Gubernur Sultra Dituntut 18 Tahun Penjara Serta Ganti Rugi Rp 2,7 Miliar

256
Nur Alam Gubernur Sultra Sulawesi Utara
Foto : Nasional Kompas

Nur Alam Gubernur Sultra (Sulawesi Tenggara) nonaktif oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut hukuman 18 tahun pidana penjara. Jaksa juga menuntut Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 18 tahun penjara dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan,” kata jaksa KPK, Subari Kurniawan, saat membacakan surat tuntutan terhadap Nur Alam, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Bukan hanya sekedar mendapatkan hukuman 18 Tahun masuk BUI, Jaksa juga menuntut Nur Alam membayar uang pengganti senilai Rp 2,7 miliar. Uang pengganti senilai itu didasarkan pada perhitungan harga satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks primer kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita di proses penyidikan.

Uang pengganti ini harus dibayarkan Nur Alam dalam tempo satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum. Jika hartanya tak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, Nur Alam bakal dipidana penjara satu tahun. Bahkan, Jaksa juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencabut hak politik Nur Alam ‎selama lima tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara.

“Meminta supaya majelis hakim mencabut hak politik terdakwa 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman,” kata Subari.

Jaksa meyakini, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Selain itu‎, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Akibat perbuatannya, Nur Alam dinilai merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Perbuatannya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai gubernur.

Sebenarnya sejauh ini, tuntutan tertinggi yang pernah diajukan KPK yaitu hukuman pidana seumur hidup pada Akil Mochtar. Namun Akil berasal dari unsur yudikatif yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan dari kategori kepala daerah, sejauh ini yang tertinggi adalah Nur Alam.

Sebelumnya, tuntutan itu dibacakan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa menilai Nur Alam terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Atas perbuatannya, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2.781.000.000 dan korporasi PT Billy Indonesia Rp 1.593.604.454.137. Jaksa juga menyebut negara mendapatkan kerugian sebesar Rp 4.325.130.590.137 atau Rp 1.593.604.454.137.

Selain itu, jaksa menyakini Nur Alam menerima gratifikasi Rp USD 4.499.900 atau Rp 40.268.792.850 saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Gratifikasi yang diterima Nur Alam dari berbagai pihak.

Nur Alam menerima uang dari Richcorp International Ltd dengan tiga tahap pada bulan Oktober 2010. Awalnya Nur Alam menerima uang USD 499.965, USD 999.970 dan USD 999.965.

“Selanjutnya terdakwa (Nur Alam) membuat polis asuransi Mandiri Rencana Sejahtera dengan premi sebesar Rp 22 miliar yang berasal Richcorp International Ltd. Terdapat kelebihan Rp 2 miliar atas permintaan Nur Alam ditransfer rekeningnya,” jelas jaksa.

Sumber: Detik news | Beritasatu

Baca Juga: HM Sani, Dari Buruh Karet dan Pembuat Amplop Hingga Jadi Gubernur