Hendardi Surat Edaran Hate Speech

Lebahmaster.com, polri – Setara Institute, menilai Surat Edaran No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri dalam menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual. Dengan cakupan kebencian yang terkait dengan banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri. Terutama dalam menangani berbagai provokasi yang menimbulkan kebencian.

 

Namun dalam surat edaran ini terdapat aspek lain yang diatur, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Dua obyek pengaturan inilah yang menimbulkan kecemasan baru,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, kemarin.

 

Kecemasan itu, kata Hendardi, terutama terkait dengan ancaman pembatasan kebebasan berekspresi, yang potensial melemahkan kritisisme publik atas kinerja aparat pemerintah. Namun, kata Hendardi, secara normatif, surat edaran ini tidak mengatur hal baru. Karena semua jenis delik yang diatur dalam surat edaran telah tercantum di dalam berbagai Undang-Undang. Termasuk soal kecemasan pembatasan berekspresi juga sudah muncul sejak Undang-Undang tentang ITE diberlakukan.

 

Plus penggunaan pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan batasan operasional yang tidak jelas,” katanya.

 

Secara aktual, Hendardi berpendapat, surat edaran ini menjawab kebutuhan institusi Polri yang selama ini enggan menindak berbagai tindakan ujaran kebencian. Khususnya terhadap kelompok agama atau keyakinan minoritas. Jadi, surat edaran ini dapat dianggap sebagai aturan internal Polri yang memandu secara operasional cara Polri menerapkan pasal-pasal ujaran kebencian dalam KUHP dan UU ITE.
Namun demikian, batasan yang ketat bagaimana ujaran kebencian bisa ditindak, juga diperlukan, untuk memastikan pemidanaan tindakan ujaran kebencian itu tidak mengganggu penikmatan hak atas kebebasan berekspresi,” kata Hendardi.

 

Peneliti Setara Institut, Ismail Hasani, mengatakan, dalam praktik, batasan ujaran kebencian ini dilakukan dengan mengukur dampak ujaran kebencian dan pengujar atau penyampai kebencian itu. Dalam konstruksi etis, dikenal istilah condoning, yakni ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh publik dan dipastikan akan membawa dampak serius diikuti oleh umatnya, atau bawahannya jika dia merupakan pejabat publik di pemerintahan. Ujaran kebencian seorang pejabat publik juga bisa mendorong terbentuknya kebijakan yang restriktif dan menjadi dasar diskriminasi dan kekerasan.

 

Cara pembatasan lain adalah dengan mendeteksi seberapa besar potensi ujaran kebencian itu akan menimbulkan dampak diskriminasi dan kekerasan,” katanya.

 

Dengan batasan-batasan itu, kata Ismail, maka kebebasan berekspresi tetap bisa terjaga. Sementara, terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, institusi Polri harus dikawal. Jangan sampai adopsi dua obyek pengaturan itu menjadi katalisator peningkatan kriminalisasi warga.