Senjakala Ketua Senator yang Bikin Gempar DPD

738

Senjakala Ketua Senator Gemparkan DPD

Senjakala Ketua Senator Gempatkan DPD

Lebahmaster.com – Kabar menggemparkan terjadi beberapa pekan yang lalu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman dikabarkan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan, Sabtu dini hari.

Irman ditangkap lalu digelandang ke Rasuna Said dari kediaman resminya di Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan. Barang bukti suap uang sebesar 100 juta ikut di bawa penyidik komisi anti rasuah. Awalnya info ditangkapnya Irman masih simpang siur. Sampai Sabtu siang, belum jelas, apakah benar Irman ditangkap. Hanya saja salah satu anggota DPD asal Sulawesi Barat, Asri Arnas membenarkan bahwa ada petinggi lembaga senator yang kena garuk KPK. Pimpinan DPD itu berinisial IG. Namun belum ada penjelasan resmi.

” Benar IG ditangkap di kediaman, rumah dinas semalam, kepastian tersebut diketahui pukul 07.00 WIB pagi tadi dari orang KPK. Sebelumnya saya hubungi istri dan orang dekat IG, tapi HP-nya pada mati semua,” kata Asri saat ditanya para wartawan.

Informasi kian terang, ketika akun Irman di Twitter @IrmanGusman_IG, mentweetkan beberapa cuitan. Cuitan tersebut kian menguatkan, bahwa petinggi DPD inisial IG, adalah Irman Gusman. Dalam cuitannya, akun Twitter Irman, mencoba membela diri, bahwa bungkusan yang diterima Irman, belum tentu itu adalah suap. Dan, KPK dianggap tergesa-gesa menyimpulkan Irman menerima suap. Ada sekitar lima cuitan yang diposting di akun @IrmanGusman_IG. Berikut penggalan cuitan dari @IrmanGusman_IG yang sempat beredar.
” Sy memang menerima tamu dan dari ribuan tamu yg pernah sy terima selalu ada saja yg datang dengan motif minta tolong & juga membawa sesuatu”.
” Saya tidak bisa menolak orang datang bertamu Dan minta tolong. Tapi saya juga tidak bisa melarang orang membawa sesuatu.”
” KPK terlalu dini mengumumkan atatus uang itu sebagai suap dan menetapkan saya sebagai yg menerima suap.”
“Sungguh ini perbuatan jahat dan fitnah kepada saya dan keluarga saya.”
“Saya meminta semua tenang sampai ada klarifikasi lebih lanjut.”

Ingin mendapat kejelasan, Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa berinisiatif datang ke Rasuna Said, mencari tahu, apakah benar yang ditangkap itu adalah Irman Gusman, kolega sekaligus pimpinan lembaga para senator daerah. Sabtu siang, 17 September 2016, akhirnya pimpinan KPK menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPK, Agus Rahardjo, membenarkan jika lembaganya telah melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, didapat barang bukti suap sebesar 100 juta. Tiga orang dibawa ke Rasuna Said. Dan, setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, tiga orang itu kemudian ditetapkan jadi tersangka. Salah satunya berinisial IG.

“KPK memutuskan meningkatkan status penanganan perkara menjadi penyidikan, sejalan dengan penetapan tiga orang sebagai tersangka,” kata Agus.

Selain Irman, lanjut Agus, dua orang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Dua orang itu adalah, Xaveriandy Sutanto dan Memi, suami istri yang merupakan pemberi suap. Agus juga menjelaskan kasus yang melilit Irman. Kata Agus, kasus yang menjerat Irman terkait dengan kuota impor gula untuk Sumatera Barat tahun 2016. Sebagai pemberi suap adalah Xaveriandy Direktur Utama CV Semesta Berjaya. CV Semesta Berjaya, adalah perusahaan yang direkomendasikan Bulog untuk mengimpor gulo.

Baca: Irman Gusman, Sudah Jatuh tertimpa Tangga

Irman dan petinggi CV Semesta Berjaya sendiri sudah dipantau sejak Jumat sore. Baru, pada Sabtu dini hari, ketika petinggi CV Semesta Berjaya itu menyambangi kediaman dinas Irman di Widya Chandra, penyidik KPK langsung bergerak. Irman dan dua petinggi CV Semesta Berjaya langsung digelandang ke Rasuna Said, markas KPK, bersama barang bukti yang didapat.

Dalam jumpa pers itu juga, pimpinan KPK lainnya, Laode M Syarif mengomentari cuitan akun @IrmanGusman_IG. Menurut Laode, apa yang beredar di media sosial, tak sesuai fakta. Dan, itu bukan Irman yang mencuitkan itu. Tapi adalah staf Irman. Karena sejak di tangkap lalu digelandang ke markas KPK, Irman sudah tak punya akses lagi untuk pegang handphone. Jadi, dipastikan cuitan itu bukan berasal dari Irman. Laode pun meminta, agar jangan ad yang memutarbalikan fakta. Sebab, operasi yang dilakukan lembaganya dilaksanakan dengan profesional. Semua terekam. “Twitter beliau yang mengoperasikan adalah stafnya. Saya berharap yang bersangkutan menghentikan sistem pengendalian twitter karena memutar balikkan fakta yang sebenarnya,” kata Laode.

Tidak lama setelah itu, lima cuitan di akun @IrmanGusman_IG, dihapus. Kemudian yang tersisa hanya cuitan lama Irman yang berbunyi, ” Bertindaklah dengan niat muliamu itu. Sekecil apapun tindakan kita akan sangat berarti dibandingkan hanya diam dan menunggu.#HappyFriday.” Cuitan itu ditweetkan hari Jumat.

Tidak pelak, penangkapan Irman jadi trend pemberitaan. Beritanya jadi sorotan publik. Informasi Irman pun bermunculan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergiat di bidang kajian anggaran, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, langsung melansir jumlah total gaji Irman sebagai Ketua DPD. Menurut Manager FITRA, Apung Widadi, total gaji yang diterima Irman, cukup besar. Sebagai Ketua DPD, Irman menerima tunjangan sebesar 62,8 juta. Di luar itu, Irman juga memperoleh penghasilan 71,5 juta dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD yang merupakan alat kelengkapan merangkap anggota. Jadi bila ditotal, gaji Irman sebesar 133 juta. Gaji yang diterima Irman, kata Apung, bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Gaji Jokowi menurut Apung, hanya sebesar Rp 62.496.800 per bulan. Belum lagi, kalau menghitung uang perjalanan dinas, serta rapat.

Tidak hanya gaji, beberapa media juga kemudian mempublikasikan harta kekayaan Irman yang sempat dilaporkan ke KPK. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara yang dilaporkan, Irman tercatat mempunyai kekayaan Rp 31.905.399.714 dan uang 40.995 dollar Amerika. Tak pelak, Irman pun jadi cibiran. Irman dianggap pejabat yang serakah. Bergaji besar, tapi tetap doyan suap.
” Ini memalukan,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

Kenapa memalukan kata Donal, karena Irman selama ini selalu jualan anti korupsi dan birokrasi yang bersih. Bahkan saat hadir di festival anti korupsi di Bandung, beberapa waktu yang lewat, dengan gagah Irman menyatakan, sudah sepantasnya koruptor dihukum mata. Dan, ia mendukung, jika hukuma mati diberlakukan kepada koruptor. Alasannya, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dampaknya luar biasa, karena merusak seluruh republik. Kini Irman, seperti kemakan ucapannya sendiri.

Tanggapan pun bermunculan. Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat dimintai tanggapannya terkait kasus Irman, menjawab diplomatis. Kata Kalla, biarkan proses hukum berjalan. Bila Irman bersalah, tentu hukum yang akan menentukannya. Ia minta semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat dimintai tanggapannya, menjawab dengan kutipan nasehat yang pernah diucapkan ibu dari Jenderal Hoegeng, Umi Kalsoem. ” Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam,” kata Tjahjo.

Siapa Irman?

Irman lahir pada 11 Februari 1962 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dia masuk DPD, setelah terpilih jadi senator dari daerah pemilihan Sumatera Barat pada pemilu 2004. Bisa dikatakan Irman adalah salah satu penggagas berdirinya lembaga para senator tersebut. Sebelum jadi Ketua DPD, lulusan University of Bridgeport itu pernah jadi Wakil Ketua DPD. Sementara Ketua DPD saat itu dijabat oleh Ginandjar Kartasasmita.

Pada pemilu 2009, Irman kembali terpilih jadi anggota DPD. Dan, baru pada periode ini, Irman jadi Ketua DPD untuk periode 2009-2014. Pada pemilihan 2014, karir politik Irman belum juga habis. Ia kembali terpilih jadi senator. Dan, lewat prosesi pemilihan di DPD yang lumayan dramatis, Irman kembali jadi ketua lembaga tersebut, setelah menyingkirkan Oesman Sapta Odang yang ketika itu lebih dijagokan. Oesman sendiri kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua MPR.

Selain menjadi anggota DPD, Irman sempat mencoba peruntungan ikut konvensi penjaringan calon presiden yang digelar Partai Demokrat, menjelang pemilu 2014. Irman jadi salah satu peserta konvensi. Salah satu jualan Irman dalam konvensi adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, serta birokrasi yang bersih.

Partai Demokrat itu sendiri, akhirnya menetapkan Dahlan Iskan sebagai pemenang konvensi. Sayang, hasil konvensi tak terpakai. Dahlan, tak jadi diusung oleh Demokrat, karena tak ada partai lain yang kemudian berminat berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2009 untuk mengusung Dahlan. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pada pemilu 2014, perolehan suaranya merosot. Partai berlambang bintang mercy itu harus rela menanggalkan status jawara pemilu digantikan PDIP yang keluar jadi pemenang suara terbanyak.

Pada akhirnya yang bertarung di gelanggang pemilihan presiden hanya dua pasangan calon, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sejarah pun mencatatkan, Jokowi-Kalla yang kemudian keluar jadi pemenang. Karir politik Irman sendiri masih bersinar, meski tak jadi capres ia tetap jadi orang nomor satu di DPD. Sempat ramai diisukan jadi calon menteri di kabinet kerja Jokowi, Irman ternyata harus kembali ke DPD.

Selama memimpin DPD, Irman memang rajin berkunjung ke daerah. Irman juga rajin hadir di acara-acara bertemakan anti korupsi. Bahkan, banyak pernyataan Irman yang berani soal korupsi. Salah satunya yang dilontarkan Irman saat hadi di acara festival anti korupsi Bandung. Ketika itu, Irman tanpa tedeng aling-aling menyatakan dukungannya terhadap wacana diterapkannya hukuman mati bagi koruptor. Ironis memang, kini justru status ‘koruptor’ tersemat pada pria berkacamata tersebut. Irman sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga menerima suap. Kasus yang menurutnya layak dikenakan hukuman mati.

Tentang Irman Gusman, Uchok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), pada pertengahan Agustus 2016, pernah mengkritik keras gaya kunjungan kerja sang Ketua DPD. Saat itu, Irman sempat melawat ke Jayapura dan Manado untuk melakukan kunjungan kerja. Bukan kunjungan kerja yang dikritik Uchok, tapi dipakainya pesawat carteran yang disewa Ketua DPD untuk berkunjung ke dua tempat tersebut. Kata Uchok, akibat sewa pesawat tersebut, anggaran kunjungan kerja Ketua DPD membengkak besar.

” Ini lantaran dia menyewa pesawat carteran yang memang sangat mahal. Ini kunjungan mewah Ketua DPD,” kata Uchok.

Seperti diketahui, kata Uchok, biaya sewa pesawat carteran dihitung per jam, bukan berdasarkan tarif individual. Jika Irman, berangkat dari Jakarta, maka ke Jayapura diperkirakan memakan waktu sekitar lima jam. Sementara dari Jayapura ke Manado, waktu tempuh diperkirakan 3 jam-an. Dan, dari Manado pulang ke Jakarta, diperkirakan memakan waktu 3 jam juga.

“Jadi charteran pesawat Ketua DPD selama kunjungan kerja ke Jayapura, dan Manado serta kembali lagi ke Jakarta, akan menghabiskan waktu sekitar 11 jam,” kata Uchok.

Diperkirakan untuk sewa pesawat selama 11 jam, uang yang harus dirogoh mencapai Rp 715 juta. Jumlah uang sebanyak itu didapat dari hitung-hitungan biaya sewa pesawat jeni ATR 42, dimana tarifnya paling sedikit antara rentang 5000-6000 dollar per jam-nya. Bila 1 dollar itu diasumsikan nilai tukar kepada rupiah sebesar Rp. 13.000, maka anggaran untuk sewa pesawat selama 11 jam, mencapai 700 jutaan lebih.
“Seharusnya seorang senator atau Ketua DPD tidak layak naik pesawat carteran dalam kunjungan kerja, di tengah-tengah APBN yang sedang dilanda krisis penerimaan,” ujarnya.

Bagi Uchok, gaya kunjungan kerja Ketua DPD dengan menyewa pesawat, tak pantas. Irman, kata Uchok, tak tahu malu. Di tengah semua pihak sedang mengetatkan ikat pinggang, Irman justru gagah-gagahan kunjungan dengan mencarter pesawat.

Ketika dihubungi lagi untuk dimintai tanggapannya terkait penangkapan Irman, Uchok mengatakan, ia tak kaget mendengar Ketua DPD ditangkap KPK. Ketika itu, ia sudah perkirakan, Irman hanya tinggal menunggu waktu untuk ‘jatuh’. Ternyata, kejatuhan Irman datang begitu cepat. Bagi Uchok, Irman adalah contoh pejabat yang tamak juga serakah. Sudah bergaji besar, dan punya harta melimpah, tetap saja cari uang panas. Wajar jika kemudian publik curiga, jangan-jangan kekayaan Irman memang banyak uang panasnya.

Irman dicopot

Karir politik Irman, sepertinya akan habis. Senin kemarin, 19 September 2016, Badan Kehormatan DPD, menggelar rapat pleno yang dipimpin ketuanya AM Fatwa. Dalam rapat dibahas nasib Irman yang kena jerat KPK. Akhirnya, semua anggota BK DPD sepakat dan memutuskan Irman dicopot dari posisinya sebagai Ketua lembaga para senator.

” Setelah melalui pembahasan bersama dengan pleno, menyimpulkan saudara Irman Gusman diberhentikan, Sesuai dengan perintah tatib pasal 52. Diberhentikan jabatan ketua,” Ketua BK AM Fatwa, saat dimintai tangapannya tentang nasib jabatan Irman di DPD.

Fatwa menambahkan, sebelum memutuskan mencopot Irman, BK DPD terlebih dahulu meminta pandangan dari pakar hukum tata negara. Salah satu pakar yang dimintai tanggapannya adalah Refly Harun. Selain Refly, BK DPD juga meminta pendapat kepada Zain Badjeber. Hasilnya, dua ahli yang dimintai tanggapannya, Refly dan Zain, sama-sama berpandangan, Irman telah melakukan pelanggaran. serius. Salah satu yang memberatkan Irman adalah barang bukti uang Rp. 100 juta. Dan juga Irman ditangkap lewat proses operasi tangkap tangan.

Refly sendiri saat dihubungi membenarkan jika dirinya dimintai pendapatnya oleh BK DPD. Menurut Refly, Irman terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu pelanggaran berat dan serius. Bukti yang memberatkan Irman adalah uang yang diduga suap sebesar Rp 100 juta. Bagi Refly, apa yang diperbuat Irman merupakan pelanggaran etik yang luar biasa.

” Pelanggaran yang sukar dimaafkan,” kata dia.

Hanya saja, kata Refly, ia menyarankan, sebaiknya pencopotan resmi menunggu dulu surat resmi dari Rasuna Said. Jika sudah ada surat, pencopotan bisa langsung dieksekusi.

Kabar terbaru, Irman melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan. Ia menggugat penetapan tersangka yang dikenakan KPK ke pengadilan. Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, membenarkan jika kubu Irman akan menempuh jalur praperadilan. Menurut Farouk, kuasa hukum Irman telah menyurati DPD secara resmi, bahwa Irman akan menempuh jalur praperadilan.

” Ya benar, kuasa hukumnya kirim surat akan melakukan praperadilan,” katanya.

Atas dasar itu, kata dia, DPD sepertinya belum akan menggelar rapat paripurna luar biasa membahas khusus nasib Irman di lembaga para senator. Pihaknya akan menunggu dulu hasil praperadilan yang diajukan kubu Irman Gusman.

” Kita sepertinya menunggu dulu hasil praperadilan,” katanya.

Hujan Interupsi

Namun sepertinya rencana Farouk tak berjalan. Hari Selasa, 20 September 2016, rapat paripurna luar biasa DPD tetap digelar. Rapat berlangsung alot. Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna, terutama ketika Ketua BK DPD, AM Fatwa membacakan hasil keputusan badan kehormatan perihal pencopotan Irman.

Dalam sidang paripurna, Fatwam membacakan surat keputusan BK DPD RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pemberhentian Irman. ” Keputusan BK DPD RI, memberhentikan saudara Irman Gusmandari jabatannya sebagai Ketua DPD RI,” kata Fatwa di ruang sidang paripura Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 September 2016.

Belum juga Fatwa selesai membacakan semuanya keputusan badan kehormatan,  suasana sidang langsung riuh dengan hujan interupsi yang dilontarkan beberapa senator. Anggota DPD dari Kepulauan Riau, Djasarmen Purba, adalah salah satu senator yang lantang menginterupsi jalannya rapat paripurna. Kata Djasarmen, ia sendiri secara pribadi menghormati apa yang sudah diputuskan badan kehormatan. Tapi, dia minta DPD sebagai sebuah lembaga juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kubu Irman, kata dia, telah mengajukan gugatan praperadilan. Mestinya itu dihormati, jangan ujug-ujug langsung Irman diberhentikan.

“Kami setujui BK tapi dengan catatan diundur keputusannya seusai praperadilan,” cetus Djasarmen.

Anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Emma Yohanna juga mengusulkan hal yang sama. Ia meminta DPD, tidak terburu-buru mencopot Irman. Dan, ia menyarankan pencopota Irman sebaiknya menunggu dulu seperti apa putusan praperadilan. Emma juga menyinggung Tim Pencari Fakta yang rencanany akan dibentuk. ” Kapan itu dibentuknya. Dan tidak ada yang salah kita tunggu. Hanya 14 hari praperadilan,” ujar Emma.

Tiga jam sidang berlangsung, suasan dalam ruangan tetap panas. Interupsi silih berganti dilontarkan. Karena melihat situasi yang terus memanas, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad coba menengahi. Dengan suara lantang, Farouk mengatakan, bahwa BK DPD dalam mengambil keputusannya berlandaskan pada Pasal 119 ayat (4) dan (5) tatib DPD RI. Pasal tersebut berbunyi : dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penonaktifan pimpinan dimaksud. Dan dalam hal ini terbukti bahwa pimpinan dimaksud melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan sebagai tersangka oleh pejabat penegak hukum, pimpinan dimaksud diberhentikan dari jabatannya. Jadi, kata Farouk, sidang paripurna tak akan mengambil keputusan apapun. Ia kembalikan masalah pencopotan Irman ke BK DPD.
“Kita tidak mengambil keputusan di sini. Mari kita kembalikan pada BK apakah mempertajam keputusannya, itu terserah BK,” ujar Farouk.

Farouk melanjutkan keputusan badan kehormatan, tak lantas kemudian menghapuskan hak pimpinan, dalam hal ini adalah Irman. Irman puny hak mengajukan praperadilan atau Peninjauan Kembali atas kasus yang melilitnya.

“Kita tidak dalam kapasitas mengambil keputusan. Keputusan BK final dan mengikat,” ujar Farouk.

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Irman Gusman Razman Arif Nasution datang ke Senayan untuk menemui pimpinan DPD. Razman datang menemui pimpinan DPD, untuk meminta agar kliennya tak langsung diberhentikan dari jabatannya. Pihaknya akan menerima jika Irman hanya dinonaktifkan sementara.

” Saya ingin mengatakan kepada pimpinan DPD, tolong. Pertama, beliau masih presumption of innocence. Kedua, apakah adil beliau tidak diminta keterangan oleh badan kehormatan,” kata Razman.

Razman sendiri menilai, BK DPD terlalu terburu-buru memberhentikan kliennya. Bahkan ia menilai, keputusan badan kehormatan sepihak. Irman sama sekali tak diberi kesempatan membela diri.

” UU kedudukan benar, tatib benar tapi kan ada cara. Nonaktif kan bisa,” cetus Razman.