Ketua DPR didesak Mundur Karena Terlibat Skandal Freeport

Ketua DPR Setya Novanto

Lebahmaster.com – Laporan Menteri ESDM, Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait adanya legislator Senayan yang diduga melakukan sejumlah tindakan yang berhubungan dengan keberadaan PT Freeport Indonesia harus ditangani secara transparan dan akuntabel. Untuk memastikan hal tersebut, hendaknya rapat-rapat MKD dilaksanakan secara terbuka.

 

Mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan, harus terbuka,” kata Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijaka Indonesi (PSHK), Ronald Rofiandri di Jakarta.

 

Keterbukaan proses di mahkamah kehormatan parlemen, kata Ronald sangat penting, untuk memastikan proses penanganan etik berada pada koridor Undang-Undang dan kode etik DPR. Selain memang, mengingat posisi terlapor merupakan Ketua DPR. Karena itu ia meminta MKD bertindak imparsial dan tidak menerima intervensi apapun serta tidak takut dengan tekanan dari pihak manapun.

 

Hal ini juga untuk mencegah terulangnya preseden buruk dari ketertutupan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus Donald Trump, yang tidak transparan dan akuntabel,” kata Ronald.

 

Ronald pun mengingatkan, kegagalan untuk menjalankan proses pemeriksaan etik dalam kasus ini secara terbuka, akan membuat wibawa parlemen kian terpuruk. Terlebih terlapor adalah Ketua DPR, Setya Novanto. Preseden membuka persidangan etik telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar. Parlemen hendaknya mengikuti preseden yang baik tersebut untuk mencegah keterpurukan wibawa parlemen lebih buruk lagi.

 

Untuk itu PSHK mendesak beberapa hal, pertama, agar pemeriksaan MKD dilaksanakan secara terbuka,” katanya.

 

Kedua, ia mendesak terlapor, dalam hal ini Setya Novanto, untuk sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR sampai ada putusan tetap dari MKD. Karena itu, transparansi mutlak diperlukan. Dan, transparansi dan akuntabilitas bisa diwujudkan dengan cara menyampaikan ke publik rencana dan jadwal pemeriksaan pihak-pihak terkait, keterlibatan tenaga ahli yang independen dan kredibel.

 

Juga penunjukan tim kecil jika dibutuhkan yang tidak berasal dari fraksi yang sama dengan anggota DPR teradu, memprioritaskan rapat-rapat terbuka hingga tahap pengambilan keputusan secara kolektif dengan melibatkan seluruh anggota MKD, yang dilakukan di ruang rapat MKD,” tuturnya.

 

Ronald juga meminta MKD perlu dengan cermat mengamati dan mendalami laporan Menteri ESDM. Perlu dicermati, kemungkinan pelanggaran kode etik DPR berdasarkan tindakan yang mengkonfirmasi adanya ketidakpatutan dan ketidakmampuan dalam menjalankan prinsip-prinsip melepaskan diri dari konflik kepentingan dan pembatasan diri. Seorang anggota DPR, apalagi karena posisi atau kedudukannya memiliki keistimewaan lebih banyak dari anggota DPR lainnya misalkan mempunyai informasi dan akses tertentu, sehingga dengan mudah dapat berhubungan dengan pihak manapun, seharusnya memiliki konsekuensi lebih dalam menerapkan kode etik DPR.

 

Pasal 3 ayat (2) Kode Etik menyatakan bahwa anggota DPR memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku,” katanya.

 

Artinya, kata Ronald, meskipun anggota DPR mampu menjangkau dan berhubungan dengan pihak-pihak tertentu, namun akhirnya dibatasi karena kuasa atau karakteristik wewenang yang dimiliki, berikut pengaruh atau dampak yang mungkin timbul yang tidak sejalan dengan kuasa atau karakteristik wewenang yang dimiliki lembaga legislatif.   Kedepan, MKD sebaiknya mengagendakan pembaruan materi kode etik, terutama lebih merinci ketentuan tentang konflik kepentingan dan pembatasan diri.

 

Tujuannya agar lebih operasional dan mudah diukur,” ujarnya.

 

Harus dicermati pula, adanya dalih seperti misalnya, saat bertemu dengan pihak lain yang sebenarnya rentan konflik kepentingan, seseorang tidak sedang menjabat anggota DPR. Juga dalih, adanya kepentingan negara yang sedang diperjuangkan, khususnya melalui fungsi diplomasi mempromosikan peluang investasi seperti yang nampak saat pertemuan pimpinan DPR dengan pengusaha Donald Trump. Itu semua harus dijadikan pelajaran bagi MKD. Jika MKD tidak cukup elaboratif, maka suatu tindakan yang sebenarnya merupakan pelanggaran kode etik, jadi tidak bisa diberikan sanksi oleh karena ketidakjelian mahkamah dalam menemukan serangkaian unsur yang mengkonfirmasi pelanggaran kode etik.

 

Penyebabnya karena materi kode etik yang terlalu umum, tanpa batasan yang jelas,” kata Ronald.