Tidak Ada Ampun Bagi Pejabat Tak Netral

906

 

LebahMaster.Com, Pejabat Tak Netral Tak ada Ampun – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan, bahwa pegawai negeri sipil harus netral. Dan, tak boleh ada fasilitas negara yang disalahgunakan untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Bila masih ada pejabat tak netral, maka tak ada ampun. Sanksi bakal di jatuhkan.

Yuddy Chrisnandi

 

Pada 22 Juli ada surat edaran yang mengharuskan PNS netral dalam Pilkada, tak gunakan fasilitas, tak salahi kewenangan dan tak lakukan intervensi, “ kata Yuddy, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

 

 

Yuddy pun mengungkapkan, berdasarkan laporan Bawaslu di Jawa Timur, seorang pejabat pemerintah lakukan penekanan pada PNS. Menurut Yuyddy, itu merupakan bentuk pelanggaran dan tak mengindahkan surat edaran yang dikeluarkannya.

 

 

Kami akan kirim tim investigasi untuk selidiki itu. Untuk memberi sanksi yang bersangkutan,” kata Yuddy.

 

 

Ditegaskannya, pemerintah tak akan biarkan pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu. Dan itu belum dilakukan pemerintah sebelumnya. Ia sebagai Menpan sudah menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Satgas ASN atau Aparatur Sipil Negara yang diketuai Mendagri.

 

 

Kami serius bentuk itu untuk jamin netralitas PNS,” kata dia.

 

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, netralitas PNS adalah reformasi birokrasi. Tapi terkait pelangaran PNS dalam Pilkada, itu adalah kewenangan teknis Bawaslu. Dan MoU, yang sudah diteken dengan Bawaslu, akan jadi dasar untuk menindak PNS tak netral.

 

 

Ini jadi dasar bagi kami kalau nanti ad pejabat yang melanggar tidak akan ada peningkatan karir. Kami sudah ingatkan Menpan sudah keluarkan berbagai aturan untuk bangun lembaga yang bersih netral dan demokratis,” kata Tjahjo.

 

 

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, idealnya memang aparat sipil negara punya misi dan visi yang sama dengan Bawaslu. Dan MoU yang diteken bersama Menpan dan Mendagri adalah bentuk dukungan Bawaslu kepada pemerintah.

 

 

Jadi kita sayangkan kalau ada aparat yang keluar dari ketentuan itu. Paling tidak ada 10 kasus yang kami laporkan ke Menpan, yang paling parah di Pemalang itu sampai 3 PNS keluar,” kata Muhammad.

 

 

Namun Muhammad mengakui, selama ini sanksi bagi PNS yang tak netral, ringan. Sehingga tak menciptakan efek jera. Dan, kasus PNS tak netral pun terus terulang.
Sanksinya selama ini ringan, hanya peringatan, itu enggak tegas. Enggak ada efek jera, ” katanya.

 

 

Padahal, kata Muhammad, sosialiasi tentang netralitas PNS sudah gencar dilakukan. Bahkan badan pengawas selalu mengingatkan Pemda soal aturan netralitas PNS. Tapi kalau tetap pencegahan tak diindahkan, mestinya ada tindakan tegas.

 

 

Tapi itu nanti kewenangan Menpan, Kami akan lakukan koordinasi terus menerus,” katanya.