Tjahjo Kumolo: Selesaikan Tugas dengan Kejujuran

653

Tjahjo Kumolo Selesaikan Tugas Dengan Kejujuran

Lebahmaster.com – Masih adanya pejabat di daerah, terutama yang terjerat kasus korupsi, membuat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo merasa masygul. Ia bahkan mengaku, kalau ada telepon dari penegak hukum, entah itu dari KPK, Bareskrim atau Kejaksaan, pikirannya langsung menyimpulkan, pasti ada pejabat yang sedang terjerat kasus.

” Kalau ada telepon malam-malam dari KPK atau Jaksa Agung, saya selalu ‘ngeri-ngeri sedap’. Pasti ada pejabat yang ‘kena’,” kata Tjahjo beberapa waktu yang lalu.

Padahal, kata dia, ia tak pernah bosan mengingatkan agar kepala daerah itu hati-hati. Kepala daerah harus paham area rawan korupsi. Dan, ia sudah jelaskan, mana saja area rawan korupsi itu. Mulai dari perencanaan, pengadaan barang, retribusi, pajak dan perizinan hingga dana bantuan sosial dan hibah. Tapi tetap saja ada kepala daerah kena jerat. Kena operasi tangkap tangan pula.

Saat menghadiri acara rapat kerja evaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, Tjaho membeberkan tentang lima permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lima permasalahan krusial itu antara lain, pertama rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. ” Kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah belum optimal,” ujar Tjahjo.

Baca Juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Bakal Pecat 100 Orang Pejabat Kemendagri

Dan kemasygulannya kembali Tjahjo, ungkapkan ketika usai menghadiri acara yang digelar Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 27 September 2016. Pada para wartawan yang mencegatnya, Tjahjo berharap kedepan, tak ada lagi kepala daerah atau pejabat daerah yang kena kasus korupsi dan narkoba. Karena itu ia minta hasil kajian KPK mengenai provinsi yang rawan korupsi diperhatikan. Sebab, dalam kajian komisi anti rasuah, ada empat provinsi yang diketagorikan daerah paling rawan korupsi.

” Itu (empat daerah rawan korupsi) hasil evaluasi KPK bahwa KPK sudah keliling di empat provinsi ini,” kata Tjahjo.

Hasil kajian Rasuna Said sendiri lanjut Tjahjo, tak jauh beda dengan hasil kajian Merdeka Utara. Empat provinsi tersebut, yakni Sumatera Utara, Riau, Papua, dan Banten, adalah daerah yang tingkat korupsinya paling tinggi dibanding provinsi lainnya. Karena itu ia mewanti-wanti pejabat di empat provinsi itu untuk hati-hati. Terutam dalam mengelola anggarannya.

” Menurut mereka dan sama dengan kami, Sumatera Utara, Riau, Papua, dan Banten itu daerah yang areanya rawan korupsi menyangkut perencanaan, dana hibah dan bansos, retribusinya dan pajak,” tuturnya.

Komisi anti rasuah sendiri, sudah melakukan supervisi kepada empat provinsi tersebut. Komisi juga memonitor hasil supervisi tersebut. Kepada pemangku kebijakan di empat daerah itu, ia minta aplikasikan hasil supervisi KPK. Jangan sampai kisah pejabat yang terjerat kasus lalu masuk bui kembali terjadi.

“Ini harus dideteksi agar perencanaan anggarannya baik dengan menggunakan bansos dan hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami dukung. Termasuk BPKP juga,” kata dia.

Mengenai hasil kajan KPK, Tjahjo mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan empat gubernur di provinsi tersebut. Para gubernur sudah tahu, daerahnya dipantau intensif oleh KPK. Karena itu ia minta gubernur hati-hati dalam bekerja. Terutama terkait dengan penggunaan anggaran. Tidak hanya itu, dalam rangka pencegahan, pihaknya juga sudah memanggil para inspektorat di empat provinsi tersebut. Ia tak ingin, daftar kepala daerah masuk bui kembali bertambah.

“Kami tak ingin lagi ada pejabat daerah yang tersandung masalah tadi,” katanya.

Dipenghujung wawancara, Tjahjo mengutip apa yang pernah diucapkan oleh almarhum Oemi Kalsoem, ibunda Jenderal Hoegeng, Kapolri yang lurus hati. Kata Tjahjo, Oemi Kalsoem pernah berkata, “Selesaikan tugas dengan kejujuran“, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Ia berharap, nasehat itu dicamkan baik-baik oleh para kepala daerah.

 

” Stop korupsi. Berbuatlah, bekerjalah dengan baik profesional untuk bangsa dan Negara serta masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah janganlah jual beli jabatan, jual beli proyek dan mengambil yang bukan haknya. Semua sudah ada aturannya. Ikuti prosedur dan aturan yang ada,” tutur mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.