Wapress Yusuf kalla dan bareskrim

LebahMasterCom, Bareskrim – Isu pencopotan Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, terus bergulir bak bola liar. Sejumlah nama penting, seperti Wapres, Jusuf Kalla, Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, dikaitkan dengan isu tersebut, bahkan ‘dituding’ ada dibalik itu. Salah satu yang bersuara keras tentang itu, adalah Direktur Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean.

Situasi yang semakin tidak kondusif bagi penegakan hukum di negara ini harus segera mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi,” kata Ferdinand, dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 3 September 2015.

Ferdinand meminta Presiden untuk segera mengambil sikap dan memberikan pernyataan serta menegaskan sikap negara terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri di Pelindo. Hal ini penting, karena Presiden adalah representasi negara sesuai konstitusi. Presiden harus segera bertindak dan tidak membiarkan kekacauan ini berlarut-larut.

Sebab akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan menjadi bencana bagi pemberantasan mafia serta pemberantasan korupsi yang sejak awal disuarakan oleh Jokowi,” ujarnya.

Dalam kasus Pelindo, kata Ferdinand, semua pihak yang menghalang halangi penyelidikan Polri bisa ditindak secara hukum. Karena KUHP mengatur ancaman hukum bagi siapa saja yang menghalang halangi penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum.

Wapres, Menkopolhukam, Menteri BUMN dan siapa saja yang mencoba menghalang halangi penyelidikan bisa ditindak secara hukum. Jangan ada satu pihak pun yang coba-coba menghalangi tugas Polri atas perintah Undang-Undang,” katanya.

Kata Ferdinand lagi, perintah Jokowi jelas dan tegas kepada Menko Maritim dan Polri, yakni membersihkan pelabuhan dari para mafia. Jadi jika ada yang gagal paham atas perintah Presiden dan bertolak belakang dengan perintah tersebut, artinya mereka membangkang kepada perintah Presiden.