Wow, Selama 2 Tahun, Sudah 105 PNS dan Pejabat Kena Sanksi

557

Sejumlah PNS dan Pejabat Kena Sanksi

Pejabat Negara dan PNS Indonesia Kena Sanksi

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sepertinya tak mau main-main dengan PNS atau pejabat yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Ia bertekad bersih-bersih. Terutama di kementerian yang dipimpinnya. Siapa pun PNS nakal di kementeriannya, ia akan langsung berikan sanksi.

Kamis, 13 Oktober 2016, dihadapan para wartawan yang mewawancarainya membeberkan kinerja dia selama dua tahun jadi orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya yang dibeberkan adalah soal pemberian sanksi bagi pejabat di kementerian maupun di daerah.

“Terkait pengenaan sanksi bagi PNS Kemendagri dan pejabat di daerah, bisa saya sampaikan sebagai berikut, dari tahun 2014 sampai dengan Oktober 2016, PNS Kemendagri yang telah diberi sanksi sebanyak 24 orang,” kata Tjahjo, di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.

Sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga telah diberi sanksi dalam rentang waktu yang sama, lanjut Tjahjo, sebanyak 27 orang. Sementara anggota DPRD Provinsi yang diberi sanksi sebanyak 6 orang.

“Sedangkan anggota DPRD kabupaten atau kota yang sudah diberikan sanksi sebanyak 48 orang. Jadi total semua yang sudah mendapatkan sanksi sebanyak 105 orang,” ujar Tjahjo.

Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo membeberkan progres perekaman e-KTP. Kata dia, data perekaman e-KTP sampai 30 September mencapai 168.237.751 orang. Target wajib KTP sendiri sebanyak 182.588. 494 orang. Jadi sudah 92,3 persen target perekaman tercapai. Yang belum merekam tercatat sebanyak 9.667.804 orang atau 7,7 persen.

 

“Perlu juga saya sampaikan mengenai pembatalan peraturan prioritas yang menghambat investasi, “ kata dia.

 

Peraturan yang sudah dibatalkan karena menghambat investasi, kata Tjahjo, sudah mencapai 3.143 aturan. Rinciannya, 111 aturan berupa Permendagri atau Instruksi Mendagri. Lalu, 1765 Perda dan peraturan kepala daerah. Sedangkan Perda atau peraturan kepala daerah yang dibatalkan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat sebanyak 1267 aturan. “ Jadi totalnya 3.143 aturan yang sudah dibatalkan,” katanya.

Ada beberapa kasifikasi peraturan, kata Tjahjo yang dibatalkan. Pertama, peraturan yang menghambat investasi. Peraturan yang masuk klasifikasi menghambat adalah aturan yang terkait perijinan, retribusi, jasa usaha, IMB dan lain-lain. Yang terkait itu, sudah 1736 aturan yang dibatalkan atau 55 persen dari total aturan yang sudah dibatalkan. Klasifikasi kedua terkait dengan pengalihan urusan BUMD dan lain-lain. Yang dibatalkan adalah aturan yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya.

“Untuk klasifikasi ini yang sudah dibatalkan sebanyak 1.091 aturan atau 35 persen. Ketiga, klasifikasi menghambat pelayanan publik. Untuk klasifikasi ini yang sudah dibatalkan sebanyak 316 aturan atau 10 persen dari total 3.143 aturan yang sudah dibatalkan,”‘ tutur Tjahjo.

Tjahjo juga membeberkan jumlah daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah. Pada 2015, pemilihan kepala daerah digelar serentak di 269 daerah. Sementara untuk tahun 2017, Pilkada serentak akan dilakukan di 101 daerah. Dan pada tahun 2018, ada sebanyak 171 daerah yang akan menggelar pemilihan serentak. Jadi totalnya 541 daerah.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo Bakal Pecat 100 Orang Pejabat Kemendagri